Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengklaim proses transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto pada 2024 berjalan lancar. Salah satu tugas utama Kemenkeu saat pergantian pemerintahan adalah memastikan kementerian dan lembaga yang mengalami perubahan struktur tetap dapat menjalankan fungsi serta pelayanan publik tanpa hambatan.
Suahasil mengatakan, proses transisi bahkan telah dipersiapkan sebelum Prabowo resmi dilantik pada 20 Oktober 2024. Persiapan tersebut dilakukan melalui tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan serta pembentukan sejumlah struktur baru, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN) pada Agustus 2024.
Menurut Suahasil, persiapan sejak awal tersebut membuat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat segera dijalankan secara bertahap setelah pemerintahan baru terbentuk.
Ia menilai proses transisi pemerintahan kali ini berjalan lebih tertata dibandingkan pengalaman pembentukan lembaga baru pada masa sebelumnya, ketika persoalan organisasi hingga pembayaran gaji pegawai masih menjadi kendala.
"Ini adalah proses yang menurut saya sangat-sangat baik, sangat sehat, dan membuat keseluruhan proses transisi itu menjadi sangat smooth," ujar Suahasil dalam paparannya pada Financial Forum di Bursa Efek Indonesia Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).
Baca Juga: Suahasil Lantik Astera Primanto Bhakti Jadi Sekjen Kemenkeu, Ini Daftar Pejabat Baru
Suahasil menjelaskan, setelah Kabinet Merah Putih terbentuk, Kemenkeu turut mengawal penataan sejumlah kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur maupun pemisahan organisasi.
Beberapa di antaranya adalah pemisahan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kebudayaan, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Dalam proses tersebut, Kemenkeu harus menangani sejumlah persoalan administratif, mulai dari pemisahan pegawai, pembagian aset dan kantor, hingga pembentukan struktur organisasi kementerian baru.
Untuk mendukung kelancaran proses tersebut, Kemenkeu menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2024. Regulasi ini menjadi landasan penataan administrasi dan keuangan selama masa transisi.
Suahasil menyebut, berbagai proses penataan tersebut dapat diselesaikan dalam dua bulan terakhir 2024. Bahkan, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024 tetap memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
"Yang mesti kita handle adalah pertama pemecahan staf, kedua pemecahan aset, termasuk kantor, ketiga pembentukan struktur organisasi. Untuk itu kita mengeluarkan PMK Nomor 90 Tahun 2024 supaya transisinya smooth," jelasnya.
Memasuki 2025, Kemenkeu kembali melakukan penyesuaian kebijakan fiskal melalui efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Hasil efisiensi tersebut kemudian digunakan untuk menata ulang APBN dan mendukung berbagai program prioritas pemerintahan Prabowo.
Sejumlah program yang didorong pemerintah antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), revitalisasi sekolah dan rumah sakit, serta peningkatan kesejahteraan guru dan dosen.
Baca Juga: Menkeu Suahasil Sebut Sinergi APBN dan Danantara Jadi Instrumen Membiayai Pembangunan
Di sisi lain, pemerintah juga membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Februari 2025. Suahasil menyebut kehadiran Danantara menjadi tonggak baru dalam pengelolaan ekonomi nasional karena berperan sebagai mitra utama kebijakan fiskal.
Ia mengibaratkan APBN dan Danantara sebagai dua tangan yang bekerja bersama untuk menjalankan visi pembangunan Indonesia. APBN berperan dalam pembiayaan pelayanan publik, operasional pemerintahan, dan perlindungan sosial. Sementara Danantara diarahkan untuk mengelola investasi negara yang diharapkan memberikan efek berganda bagi perekonomian.
Ke depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai sekitar 6% pada 2027, lebih tinggi dibandingkan perkiraan pertumbuhan tahun ini yang berada di kisaran 5,5%-5,6%. Untuk mencapai target tersebut, investasi menjadi salah satu kunci utama yang perlu diperkuat melalui sinergi kebijakan fiskal dan investasi negara.
Suahasil menegaskan, perjalanan dua tahun pemerintahan Prabowo menunjukkan bahwa reformasi membutuhkan kesinambungan, kemampuan beradaptasi, serta upaya menjaga kepercayaan.
Pemerintah juga tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal, tercermin dari target defisit APBN 2027 sebesar 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Menurutnya, APBN harus menjalankan tiga fungsi sekaligus, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, melindungi masyarakat dari gejolak ekonomi, serta menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan negara.
"Pada saat yang bersamaan APBN-nya harus tetap kredibel, bisa dipercaya dan untuk itu kita perlu berkoordinasi," pungkasnya.
Baca Juga: Menkeu Suahasil Perintahkan Ditjen Pajak Kumpulkan Rp 514 Triliun Dalam Dua Bulan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)