CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.511.000   -3.000   -0,12%
  • USD/IDR 18.280   11,00   0,06%
  • IDX 5.207   -40,47   -0,77%
  • KOMPAS100 669   -6,48   -0,96%
  • LQ45 541   -3,98   -0,73%
  • ISSI 164   -1,43   -0,86%
  • IDX30 307   -2,13   -0,69%
  • IDXHIDIV20 417   -2,49   -0,59%
  • IDX80 77   -0,68   -0,87%
  • IDXV30 113   -0,50   -0,44%
  • IDXQ30 104   -0,71   -0,68%

Simak! Ini Insentif Pajak yang Disiapkan Pemerintah pada 2027


Kamis, 19 November 2026 / 14:23 WIB
Simak! Ini Insentif Pajak yang Disiapkan Pemerintah pada 2027
ILUSTRASI. Pemerintah menyiapkan insentif pajak 2027, mulai dari perluasan PPh 21 DTP, PPN rumah, hingga fasilitas PPN emas perhiasan. (KONTAN/Panji Indra)


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menyiapkan sederet insentif perpajakan yang akan diberikan pada 2027. Berbagai fasilitas tersebut mencakup perluasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), kelanjutan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian rumah, hingga rencana pemberian fasilitas PPN untuk emas perhiasan.

Kebijakan tersebut disiapkan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong aktivitas dunia usaha, serta mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi pada tahun depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan sejumlah program insentif ekonomi yang akan dilanjutkan maupun diperluas pada 2027.

KONTAN merangkum sederet insentif pajak yang akan berlaku mulai tahun depan:

1. Perluasan PPh Pasal 21 DTP

Salah satu insentif yang disiapkan pemerintah adalah perluasan fasilitas PPh Pasal 21 DTP bagi pekerja dengan penghasilan maksimal Rp 10 juta per bulan.

Jika pada 2026 fasilitas tersebut diberikan kepada pekerja di sektor padat karya dan pariwisata, pemerintah berencana memperluas cakupannya ke seluruh sektor usaha pada 2027.

Baca Juga: DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Bentuk Dua Badan Khusus di Bawah Presiden

Airlangga mengatakan kebijakan tersebut diperkirakan dapat menjangkau sekitar 7,5 juta pekerja.

Melalui fasilitas ini, PPh Pasal 21 pekerja yang memenuhi kriteria akan ditanggung pemerintah sehingga penghasilan yang diterima pekerja tidak berkurang akibat pemotongan pajak tersebut.

Meski demikian, Kementerian Keuangan masih melakukan penghitungan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan insentif tersebut. DJP juga menyampaikan bahwa pembahasan kebijakan dan kebutuhan anggarannya belum mencapai keputusan final.

2. Penyesuaian Batas PTKP

Selain perluasan PPh Pasal 21 DTP, pemerintah turut membahas rencana penyesuaian batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Saat ini, batas PTKP untuk wajib pajak orang pribadi masih sebesar Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan.

Airlangga mengatakan pemerintah tengah menghitung kemungkinan penyesuaian PTKP dengan mempertimbangkan perkembangan inflasi.

Pembahasan tersebut dilakukan bersama Menteri Keuangan. Namun, hingga saat ini belum terdapat keputusan final mengenai besaran PTKP baru maupun waktu pemberlakuannya.

Baca Juga: Wamenko Perekonomian Bantah Daya Beli Masyarakat Melemah, Intip Datanya

3. Perpanjangan PPN DTP Properti

Pemerintah juga berencana melanjutkan fasilitas PPN DTP untuk pembelian rumah pada 2027. Fasilitas tersebut diberikan untuk pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan Rp 2 miliar.

Sementara itu, untuk rumah dengan harga jual sampai dengan Rp 5 miliar, insentif PPN DTP diberikan atas bagian harga hingga Rp 2 miliar. Adapun bagian harga yang melebihi batas tersebut tetap dikenakan PPN sesuai ketentuan.

4. Fasilitas PPN untuk Emas Perhiasan

Insentif berikutnya menyasar industri emas dan perhiasan. Pemerintah berencana menyesuaikan ketentuan mengenai standar kemurnian logam mulia yang dapat memperoleh fasilitas perpajakan.

Airlangga menyampaikan bahwa standar kadar emas yang menjadi acuan fasilitas PPN akan disesuaikan dari sebelumnya 99,99% menjadi 99,9%.

Besarnya insentif yang disiapkan pemerintah tercermin dari proyeksi belanja perpajakan atau tax expenditure pada 2027 yang mencapai Rp 632 triliun.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2027, angka tersebut meningkat 9,6% dibandingkan proyeksi belanja perpajakan pada 2026 sebesar Rp 576,4 triliun. Dengan demikian, terdapat kenaikan sekitar Rp 55,6 triliun dalam setahun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Video Terkait



TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
The Capital Lab: Masterclass Corporate Finance & Capital Markets [Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership

[X]
×