Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, APBN dituntut semakin fleksibel dalam merespons perubahan kondisi ekonomi, baik dari dalam maupun luar negeri.
Namun, fleksibilitas tersebut tetap harus diimbangi dengan kredibilitas dan disiplin fiskal agar APBN mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen pendorong pertumbuhan sekaligus pelindung masyarakat.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, perjalanan dua tahun pemerintahan Prabowo menunjukkan pentingnya kesinambungan reformasi fiskal, kemampuan beradaptasi, serta menjaga kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara.
Menurutnya, fleksibilitas APBN semakin penting di tengah ketidakpastian global yang dipengaruhi ketegangan geopolitik, volatilitas harga komoditas, hingga risiko bencana alam dan perubahan iklim.
"APBN 2026 adalah contoh tahun di mana APBN itu sangat fleksibel. APBN yang fleksibel itu ditunjukkan karena APBN itu bisa beradaptasi terhadap perubahan," ujar Suahasil dalam paparannya pada Financial Forum yang berlangsung di Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).
Baca Juga: Prabowo Ingin Negara Berkembang Dilibatkan Pengembangan AI, Tak Hanya Jadi Konsumen
Ia mencontohkan, pemerintah harus menyesuaikan anggaran untuk menangani bencana alam yang terjadi sejak akhir 2025. Pada 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 59,35 triliun untuk kebutuhan penanganan bencana tersebut.
Selain itu, APBN juga harus menanggung implikasi kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) di tengah keputusan pemerintah mempertahankan harga jual bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik bersubsidi. Kondisi tersebut membuat APBN harus mampu menyerap tambahan kebutuhan belanja tanpa mengabaikan keberlanjutan fiskal.
Di sisi lain, Suahasil menekankan bahwa fleksibilitas APBN bukan berarti pemerintah mengesampingkan disiplin anggaran. Dalam susunan Undang-Undang APBN 2027, Suahasil menyebut pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal dengan menjaga defisit di bawah 3%.
"Yang paling penting adalah untuk sebagai dasar dari disiplin fiskal dengan defisit di 2,4% dari produk domestik bruto. Kami di Kementerian Keuangan dan seluruh Kementerian lain sedang mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027, dan semoga kita bisa laksanakan on time tanggal 1 Januari 2027," ujarnya.
Adapun pemerintah tetap berupaya menjaga kredibilitas fiskal melalui penguatan penerimaan negara, penegakan hukum, serta peningkatan kualitas belanja.
Salah satu upaya penguatan penerimaan dilakukan melalui penindakan terhadap peredaran barang ilegal. Hingga November 2026, Bea dan Cukai telah mengamankan sekitar 1,7 miliar batang rokok ilegal.
Selain itu, aparat penegak hukum juga menangani 13,28 ton narkotika serta mengungkap upaya penyelundupan emas ke luar negeri yang jumlahnya mencapai lebih dari 430 kilogram.
Suahasil menyebut, berbagai upaya penegakan hukum tersebut memberikan dampak terhadap penerimaan negara sekitar Rp 57 triliun.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kesinambungan reformasi fiskal juga terlihat dari penyesuaian APBN sejak awal pemerintahan Prabowo. Pada Januari 2025, pemerintah melakukan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 untuk menata ulang belanja negara dan mendukung berbagai program prioritas pemerintah.
Program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, revitalisasi sekolah dan rumah sakit, hingga peningkatan kesejahteraan guru dan dosen.
Baca Juga: Prabowo di KTT APEC: Indonesia Berjuang Keras Berantas Korupsi dan Peredaran Narkoba
Pemerintah juga terus memperbaiki tata kelola program MBG agar pelaksanaannya semakin efisien. Suahasil menegaskan, penyesuaian kebutuhan anggaran MBG bukan merupakan pemotongan anggaran, melainkan mengikuti kebutuhan setelah perbaikan tata kelola dan pelaksanaan program.
Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah turut mengandalkan sinergi APBN dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Keduanya diposisikan sebagai dua instrumen yang saling melengkapi, dengan APBN berfokus pada pelayanan publik dan perlindungan sosial, sedangkan Danantara diarahkan untuk mendorong investasi negara.
Menurut Suahasil, investasi menjadi salah satu kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sekitar 6% pada 2027. Namun, upaya tersebut juga perlu didukung reformasi struktural, peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas, pembangunan infrastruktur, serta perbaikan kelembagaan.
Suahasil menegaskan, APBN setidaknya memiliki tiga fungsi utama, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, melindungi masyarakat dari gejolak ekonomi, serta menjaga kredibilitas dan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara.
"APBN harus menumbuhkan ekonomi, menumbuhkan kesejahteraan. APBN harus melindungi masyarakat. Pada saat yang bersamaan APBN-nya harus tetap kredibel, bisa dipercaya," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)