Reporter: Aura Putri | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak pemerintah memperluas basis penerimaan pajak dengan menyasar sektor usaha berskala besar serta menutup celah kebocoran di internal perpajakan.
Anggota Komisi XI DPR RI Amin AK tersebut menilai, langkah tersebut penting untuk mengejar kekurangan penerimaan pajak pada November–Desember 2026 sebesar Rp 514 triliun.
Politisi fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu bilang, percepatan pencapaian target pajak jangan membebani konsumen maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebaliknya, pemerintah perlu menggali potensi penerimaan dari aktivitas bisnis besar yang selama ini belum tergarap maksimal, yaitu sektor-sektor usaha besar.
Baca Juga: KTT APEC: Prabowo Paparkan 3 Prioritas Indonesia untuk Perkuat Ekonomi Asia Pasifik
"Pemerintah perlu memperluas basis pajak. Jangan hanya mengejar pajak-pajak untuk UMKM atau rakyat kecil yang harus menanggung beban itu, tetapi kejar kegiatan bisnis besar yang selama ini belum tersentuh. Saya yakin potensinya masih sangat banyak, asal pemerintah serius dan berani," ujar Amin dikutip dari laman resmi DPR, Kamis (19/11/2026).
Adapun Amin juga menyoroti pentingnya mencegah kebocoran penerimaan negara melalui penguatan pengawasan terhadap aparatur perpajakan. Ia mengingatkan agar tidak ada oknum aparat pajak yang bekerja sama dengan pengusaha besar sehingga berpotensi menggerus penerimaan negara.
"Ditegakkan regulasi, dan jangan sampai ada aparat pajak yang bermain dengan pelaku usaha besar. Pintu-pintu kebocoran itu harus benar-benar dimitigasi sebaik-baiknya. Saya yakin target pajak akan tercapai seandainya tidak ada penyimpangan, khususnya yang dilakukan oleh para aparat pajak," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)