Bukan Sekadar Janji, Publik Mulai Menagih Hasil Pemerintahan Prabowo-Gibran

Reporter: Hervin Jumar | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Memasuki tahun ketiga, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi tantangan untuk membuktikan hasil kebijakan yang telah dijanjikan kepada masyarakat.

Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, tahun ketiga menjadi fase krusial karena publik mulai menuntut realisasi kebijakan, bukan sekadar janji politik.

Penilaian tersebut disampaikan Hendri menyusul aksi demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026). Aksi tersebut bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Juga: DEN Sebut Siswa Kaya Masih Lebih Banyak Terima MBG Ketimbang Siswa Miskin

Dalam demonstrasi itu, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan, yakni penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, pembenahan tata kelola ekonomi, penghentian penyempitan ruang sipil dan militerisasi, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta penurunan biaya pendidikan.

Hendri menilai, konsolidasi mahasiswa lintas kampus merupakan bagian wajar dari dinamika demokrasi.

Namun, aksi tersebut juga dapat menjadi sinyal adanya ketidakpuasan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, terutama di kalangan anak muda dan kelas menengah.

"Sejak dulu mahasiswa memang berfungsi sebagai alarm sosial," ujar Hendri kepada Kontan, Selasa (20/10/2026).

Menurut Hendri, isu yang diangkat mahasiswa berkaitan langsung dengan persoalan yang dirasakan masyarakat, mulai dari harga kebutuhan pokok, kebebasan berpendapat, korupsi, hingga kerusakan lingkungan.

Karena itu, pemerintah perlu memandang tuntutan tersebut sebagai masukan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan.

Baca Juga: Transaksi Digital Melesat, Aturan Pajak Makin Ketat

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa demonstrasi mahasiswa belum cukup untuk menyimpulkan adanya penurunan kepuasan publik secara luas.

Indikasi tersebut perlu diuji melalui data lain, termasuk hasil survei nasional dengan metodologi dan cakupan responden yang jelas.

Hendri menyebut sejumlah survei nasional sebelumnya masih menunjukkan tingkat kepuasan yang relatif tinggi terhadap Presiden.

Perbedaan antara hasil survei dan aspirasi yang disampaikan melalui demonstrasi, menurut dia, perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.

Ia menilai, respons pemerintah terhadap tuntutan mahasiswa akan turut menentukan perkembangan gerakan tersebut.

Apabila aspirasi masyarakat hanya dijawab melalui komunikasi politik tanpa disertai kebijakan konkret, kekecewaan berpotensi terakumulasi.

"Tahun ketiga adalah fase krusial karena publik mulai menagih hasil, bukan janji. Elite politik juga sudah mulai berhitung menuju 2029," kata Hendri.

Baca Juga: Dua Tahun Prabowo-Gibran, Kemenhaj Klaim Benahi Tata Kelola Haji dan Umrah

Potensi membesarnya gerakan mahasiswa, lanjut dia, akan semakin terbuka apabila konsolidasi antarkampus bertemu dengan persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Situasi tersebut juga dapat diperkuat oleh munculnya pemicu tertentu yang meningkatkan keresahan publik.

Sebaliknya, gerakan mahasiswa berpeluang mereda apabila pemerintah membuka ruang dialog, menghindari pendekatan represif, serta menunjukkan perbaikan kebijakan yang nyata.

Hendri menegaskan, pemerintah perlu merespons tuntutan mahasiswa secara substantif, bukan sebatas membangun narasi untuk meredam kritik.

Tanpa perubahan kebijakan yang dapat dirasakan masyarakat, jarak antara pemerintah dan kelompok masyarakat kritis berisiko semakin melebar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News