Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto
Menurut dia, terorisme siber merupakan ancaman nyata bagi Indonesia. Dalam kajiannya, Agung memaparkan bahwa teknologi digital, media sosial, dan media layanan pesan telah dimanfaatkan oleh kelompok teroris dalam melakukan aktivitas kejahatan, seperti propaganda, radikalisasi, rekrutmen anggota, perencanaan serangan, sarana interaksi dan komunikasi, serta pendanaan kelompok terorisme.
Pemerintah Indonesia, imbuh Agung, perlu segera merancang strategi penanggulangan ancaman siber ini.
"Seperti membuat regulasi keamanan siber, memperkuat kerja sama, baik dengan aktor negara dan non negara di bidang siber, serta membangun pemahaman sosialisasi tentang bahaya terorisme siber ke masyarakat," ujar dia.
Adapun Sulistyo yang merupakan lulusan Akademi Sandi Negara pada 1994, berhasil mempertahankan disertasinya dengan tajuk “ Diplomasi Siber Indonesia dalam Menghadapi Potensi Konflik Siber.”
Dalam paparannya, ia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil langkah konkrit dengan membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Baca Juga: Dilantik menjadi kepala BSSN, Hinsa mengaku baru dihubungi Senin malam
Pembentukan lembaga itu guna mencegah dan mengantisipasi munculnya potensi konflik siber, Pemerintah Indonesia melalui BSSN melakukan diplomasi siber dengan berbagai aktor, baik aktor negara maupun non negara.
Ia menegaskan, rekonstruksi politik hukum diplomasi siber perlu diperkuat agar bisa beradaptasi dengan perkembangan dunia.
"Peran BSSN juga sangat penting dalam pelaksanaan operasionalisasi kesepakatan-kesepakatan, guna menguatkan peran dan kerja sama di antara aktor negara maupun aktor non negara untuk mengantisipasi dan mendeteksi ancaman siber, sekaligus meningkatkan kemampuan mitigasi risiko serangan siber yang dapat memicu konflik siber," katanya. (Kurniasih Budi)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pandemi Corona, Dua Doktor Siber Pertama di Indonesia Lulus Ujian Sidang secara Online",
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
