Reporter: Astri Kharina Bangun | Editor: Edy Can
JAKARTA. Pasca reses, Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melanjutkan pembahasan RUU OJK dengan pemerintah. Pembahasan fokus pada hal-hal yang menyebabkan RUU tersebut batal disahkan akhir tahun lalu.
Hingga masa sidang I 2010-2011 berakhir pemerintah dan DPR masih belum mendapat titik temu dalam pembahasan RUU OJK. Pangkal masalahnya adalah soal ketentuan penempatan dan hak suara pejabat ex-officio dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dalam Dewan Komisioner OJK. "Penempatan pejabat ex-officio justru bertentangan dengan pasal 34 ayat 1 UU 3/2004 tentang Bank Indonesia," ujar Harry Azhar Aziz, Anggota Pansus RUU OJK, Selasa (4/1).
Menurut Harry, beleid ini justru mengamanatkan OJK bersifat independen dan kedudukannya di luar pemerintah. Dia mengusulkan, perlu strategi baru jika pemerintah tetap ngotot dengan posisi itu (ex-officio). Misalnya, pasal 34 ayat 1 dicabut sehingga OJK tidak lagi merujuk pada pasal itu. "Baru kita bisa berdiskusi lebih bebas," papar Harry.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
