Reporter: Dani Prasetya | Editor: Edy Can
JAKARTA. DPR meminta pemerintah membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) sepaket dengan fasilitas infrastruktur terutama penunjang sarana air, listrik, dan transportasi. Desakan ini bertujuan agar pembangunan rusunawa itu tidak mubazir karena tidak ada penghuni.
"Jangan sampai bangunan yang sudah ada jadi mubazir lantaran tidak ada penghuninya," ucap anggota Komisi V DPR Roestanto Wahidi, pada siaran pers, Rabu (4/5).
Roestanto mengatakan, sudah banyak terjadi kasus bangunan rusunawa yang telah jadi tapi tidak dihuni oleh masyarakat karena tidak tersedianya jaringan listrik, air, dan sarana transportasi. Dari beberapa kasus, kata dia, sayangnya pemerintah tidak belajar dari berbagai pengalaman gagalnya membawa masyarakat menghuni rusunawa itu.
Dia mencontohkan, saat berkunjungan ke Manado dimana rusunawa itu tidak dihuni oleh masyarakat setempat. Padahal, Roestano mengatakan rusunawa itu terletak di Jalan Ring Road Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea Sulawesi Utara dan siap dihuni.
Oleh karena itu, Roestanto meminta Kementerian Pekerjaan Umum tidak hanya sekedar memikirkan penyelesaian pembangunan rusunawa saja. "Memang domain PU hanya pada pembangunan, tapi harus mendorong juga pemerintah daerah yang memiliki wewenang penyediaan fasilitas penunjang dan pengelolaan rusunawa agar segera merealisasikan tanggung jawabnya," tutur dia.
Kasubdit Peningkatan Permukiman Wilayah II Direktorat Pengembangan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Hendarko Rudi Susanto mengakui hal tersebut. Dia bilang belum terhuninya rusunawa itu lantaran belum adanya jaringan listrik. "Air bersih sudah ada. Kami upayakan listrik bisa segera tersambung," jelasnya.
Rusunawa itu merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Pekerjaan Umum dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Proyek yang terdiri dari satu twin block berjumlah 99 unit itu telah selesai dibangun sejak 2009.
Rusunawa itu sebenarnya merupakan upaya pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan menangani masalah perumahan kumuh.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
