/2026/06/29/1826800103.jpg "DPR Panggil Pemerintah, DEN, dan BI Bahas Stabilitas Ekonomi, Apa Hasilnya?")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah, Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dan Bank Indonesia (BI) membahas kondisi perekonomian nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas makroekonomi, likuiditas perbankan, hingga pasokan gas bagi industri.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasco mengatakan rapat tersebut difokuskan pada pembahasan pertumbuhan ekonomi sekaligus mitigasi berbagai perkembangan yang terjadi belakangan ini.
Rapat dihadiri perwakkilan DEN, BI, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pertamina, Pertagas, pimpinan DPR, serta anggota Komisi XI.
Baca Juga: Sempat Ditarik, Kemenkeu Kembalikan Dana SAL Rp 110 Triliun ke Himbara
Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu mengatakan, seluruh pihak sepakat bahwa tantangan utama saat ini berasal dari kondisi global yang penuh ketidakpastian. Menurutnya, prioritas kebijakan adalah menjaga stabilitas makroekonomi melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.
"Kita semua menghadapi keadaan global yang tidak pasti. Yang penting adalah bagaimana sebuah negara merespons keadaan tersebut dengan menjaga kestabilan makroekonomi di jangka pendek," ujarnya dalam konfrensi pers, Senin (29/6/2026).
Mari menambahkan, kenaikan harga minyak dunia telah mendorong inflasi dan berdampak terhadap daya beli masyarakat.
Selain itu, pelemahan rupiah yang lebih dalam dibandingkan negara-negara sejenis juga menjadi perhatian sehingga pemerintah perlu menjaga kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian Indonesia.
Sementara itu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan, BI telah menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 100 basis poin dalam satu bulan terakhir menjadi 5,75% sebagai langkah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Menurut Destry, kebijakan tersebut diikuti masuknya aliran modal asing (capital inflow) yang cukup besar ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
"Hingga 26 Juni, inflow portofolio ke SBN dan SRBI telah mencapai sekitar US$ 9 miliar secara year to date," kata Destry.
Selain menjaga nilai tukar, BI juga memperkuat likuiditas pasar. Bank sentral meningkatkan ekspansi operasi moneter dari sekitar Rp 600 triliun pada akhir Mei menjadi Rp 1.000 triliun pada akhir Juni untuk menjaga stabilitas pasar uang dan valuta asing.
Baca Juga: Bulog Pastikan akan Menarik Produk Minyakita Berbau Solar di Wilayah Jawa Tengah
Dari sisi fiskal, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat. Hingga Mei 2026, defisit anggaran tercatat sebesar 0,7% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan diperkirakan tetap di bawah batas 3% hingga akhir tahun.
Penerimaan pajak juga tumbuh 19,1%, sementara realisasi belanja negara telah melampaui 30% dari target tahunan.
Pemerintah dan Bank Indonesia juga sepakat memperpanjang penempatan dana pemerintah di perbankan senilai Rp 281 triliun hingga Desember 2026.
Selain itu, disiapkan tambahan dana siaga sebesar Rp 100 triliun apabila diperlukan untuk menjaga likuiditas perbankan dan mendukung pertumbuhan kredit.
Harga Gas Industri
Di sektor riil, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan kebijakan baru mengenai harga gas industri guna menjaga daya saing industri sekaligus mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pemerintah mempertahankan harga gas bumi tertentu (HGBT) sebesar US$ 6,5–US$ 7 per MMBTU. Sementara harga gas pipa industri non-HGBT di wilayah Jawa tetap dipatok US$ 9,6 per MMBTU.
Adapun untuk pasokan LNG bagi industri, pemerintah memangkas harga dari kisaran US$ 20–US$ 23 per MMBTU menjadi US$ 13 per MMBTU.
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Diproyeksi Melambat, Ini Alasannya
Menurut Bahlil, tingginya harga LNG dipicu biaya transportasi dan proses regasifikasi karena pasokan berasal dari luar Pulau Jawa. Kebijakan penurunan harga tersebut merupakan arahan Presiden untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
Menutup rapat, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan koordinasi antarlembaga menjadi kunci dalam menjaga perekonomian nasional.
"Mulai dari kebijakan makro, fiskal, moneter hingga sektor riil harus saling berkoordinasi agar perekonomian dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
