Reporter: Handoyo | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan bebas visa bagi warga negara asing (WNA) dari beberapa negara. Pasalnya, terdapat beberapa kasus penyalahgunaan kebijakan tersebut untuk kepentingan bekerja.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, fakta yang ada di lapangan menunjukkan bila Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), imigrasi, dan kepolisian telah banyak melakukan penangkapan dan deportasi TKA yang datang. "Pemerintah harus sungguh-sungguh menyelesaikan masalah ini," kata Saleh, Selasa (27/12).
Menurut Saleh, ada beberapa alasan mengapa kebijakan bebas visa itu harus dicabut. Pertama, tujuan bebas visa untuk menaikkan kunjungan wisatawan mancanegara belum dapat dibuktikan keberhasilannya.
Kedua, kebijakan bebas visa itu telah menghilangkan potensi PNBP (penghasilan negara bukan pajak) sebesar Rp 1,3 triliun. Dengan kebijakan bebas visa, penerimaan negara dari biaya penerbitan visa reguler dan on arrival menjadi hilang.
Ketiga, kemampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan terharap WNA yang masuk ke Indonesia belum maksimal. Akibatnya, ada banyak temuan dimana visa kunjungan wisata digunakan untuk kerja. Begitu juga, koordinasi antar kementerian lembaga terkait dinilai belum berjalan dengan baik.
Pemerintah diminta lebih fokus menciptakan lapangan kerja bagi WNI. Karena itu, investasi asing yang masuk semestinya dimaksimalkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi WNI. Dengan begitu, pengiriman TKI ke luar negeri bisa diminimalisir.
Ketua Tim Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Kementerian Pariwisata (Kempar) Hiramsyah S Thaib mengatakan, guna mencapai target jumlah wisatawan sebanyak 20 juta orang di tahun 2019 beberapa upaya dilakukan. Selain pembenahan infrastruktur penunjang, langkah yang dilakukan ialah gencar dalam promosi.
Kajian terhadap lokasi wisata dilakukan mulai dari aksesibilitas hingga infrastruktur pendukung di kawasan destinasi pariwisata. "Kami terus aktif dan pertemuan-pertemuan dengan pemangku kepentingan rutin dilakukan untuk pembahasan," kata Hiramsyah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang bulan Januari hingga Oktober 2016, jumlah kunjungan wisman tercatat 9,40 juta kunjungan atau mengalami peningkatan dibandingkan periode Januari-Oktober 2015 sebanyak 8,78 juta kunjungan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
