DPR Mendesak Sinergi Pemulihan Ekonomi Terdampak Bencana

Rabu, 03 Desember 2025 / 18:51 WIB

ILUSTRASI. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun menilai urgensi percepatan upaya pemulihan ekonomi di sejumlah wilayah di Sumatera yang baru saja terdampak bencana alam.

Menurut Misbakhun, respons cepat dan terukur dari pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mencegah dampak krisis yang berkepanjangan terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian daerah.

Misbakhun menyoroti bencana alam tidak hanya meninggalkan kerusakan infrastruktur fisik, tetapi juga melumpuhkan sendi-sendi perekonomian rakyat. Oleh karena itu, ia mendorong adanya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta otoritas terkait seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam merumuskan kebijakan stimulus yang tepat sasaran bagi wilayah terdampak.

“Pemulihan pasca-bencana tidak bisa hanya dimaknai terbatas pada rekonstruksi fisik bangunan semata, tetapi harus menyentuh langsung pada upaya menghidupkan kembali jantung perekonomian rakyat,” tutur Misbakhun dalam keterangannya, Rabu (3/12/2025).

Misbakhun menegaskan prioritas utama saat ini adalah mengembalikan denyut nadi aktivitas ekonomi di tingkat akar rumput. Sebagai contoh, pentingnya segera memulihkan fungsi pasar-pasar tradisional, memastikan kelancaran jalur distribusi logistik, serta memberikan sejumlah pelonggaran bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang usahanya terhenti akibat bencana.

Terkait hal ini, Misbakhun meminta OJK dan pihak perbankan untuk segera mengkaji kemungkinan penerapan relaksasi kredit atau restrukturisasi utang bagi debitur yang terdampak langsung oleh bencana di Sumatera.

Sebagai informasi, pulau Sumatera secara keseluruhan menyumbang 22,4% bagi PDB nasional, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,9 % pada kuartal III-2025.

Lebih lanjut, Misbakhun memastikan Komisi XI DPR RI, yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, dan perbankan, akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap realisasi anggaran dan program pemulihan tersebut.

Ia mengingatkan kementerian dan lembaga terkait agar memangkas hambatan birokrasi yang berpotensi memperlambat penyaluran bantuan, mengingat kondisi di lapangan membutuhkan respons yang bersifat segera.

Dengan respon cepat dari pemangku kepentingan, koordinasi yang solid dan langkah mitigasi ekonomi yang terintegrasi, Misbakhun optimistis wilayah Sumatera dapat segera bangkit dari keterpurukan dan kembali memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.