Reporter: RR Putri Werdiningsih | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Langkah pemerintah membagikan kartu perlindungan sosial (KPS) sebagai kompensasi atas rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dilakukan Menkokesra Agung Laksono menimbulkan reaksi keberatan pihak DPR RI.
Kubu parlemen mempertanyakan sumber anggaran dana yang digunakan untuk program tersebut. Sebab, saat ini parlemen belum menemukan kata sepakat soal kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013.
“Apapun harus persetujuan dewan. Pokoknya harus mendapat persetujuan dewan,” tegas Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/6). Pramono mengatakan, sebaiknya pembagian kartu KPS dilakukan setelah dana kompensasi mendapat persetujuan dari DPR.
Apalagi, kata dia, pemerintah dan DPR telah sepakat untuk menyelesaikan pembahasan APBNP 2013 pada 17 Juni nanti. Selain itu, Pramono mempertanyakan dana dari pembagian KPS yang dilakukan oleh Agung Laksono tersebut.
“Kami juga sudah sepakat minggu depan ini harus sudah diketok paling lama minggu depan. Yang kami tidak tau dari mana sumber dananya,” imbuhnya.
Sikap pemerintah yang sudah membagikan kartu KPS itu juga mengundang tanda tanya dari partai koalisi pemerintah, yakni PKS. Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid bilang, Agung Laksono yang membagikan KPS tersebut dinilai telah bersikap reaktif .
Selain itu, Hidayat juga mempertanyakan sumber dana dari KPS tersebut. Menurutnya, anggaran untuk program KPS itu belum diketuk palu di parlemen. “Kalau ternyata anggarannya tidak seperti itu, sementara KPS sudah dibagi ke rakyat, bisa-bisa rakyat marah bagaimana?,” pungkas Hidayat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
