DPR Dorong Pemerintah Diversifikasi Ekspor Hingga Perkuat Ketahanan Pangan dan Energi

Kamis, 10 Juli 2025 / 17:07 WIB

ILUSTRASI. Tarif Impor-Suasana bongkar muat petikemas di Jakarta International Countainer Terminal (JICT), Jakarta, Rabu (9/7/2025). Kebijakan Trump yang tetap mengenakan tarif 32% atas produk impor dari Indonesia dinilai mengancam posisi ekspor Indonesia ke pasar AS.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID–JAKARTA.Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang tetap mengenakan tarif 32% atas produk impor dari Indonesia dinilai mengancam posisi ekspor Indonesia ke pasar AS.

Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah mendorong pemerintah segera membawa proposal tawaran konkret menghadapi kebijakan ini.

Negosiasi Ulang dengan Pemerintah AS perlu dilakukan, seperti membuka peluang perusahaan Indonesia membangun pabrik di AS dan upaya untuk menekan defisit perdagangan AS terhadap Indonesia yang mencapai US$ 6,42 miliar.

Menurut Said, alasan utama AS menetapkan tarif tinggi bagi Indonesia, adalah tidak adanya perusahaan Indonesia yang melakukan kegiatan manufaktur di wilayah AS.

Sebelum kebijakan diberlakukan secara penuh, AS masih membuka peluang bagi Indonesia untuk melakukan negosiasi ulang.

Namun demikian, jika tarif tetap diberlakukan setelah negosiasi panjang, Indonesia harus segera mencari pasar alternatif, seperti negara-negara BRICS, Eropa, Amerika Latin, dan Afrika, terutama untuk produk unggulan seperti tekstil, alas kaki, ikan, udang, hingga kakao.

Said juga menyebut bahwa AS tengah memusuhi banyak negara, termasuk sekutunya sendiri. Indonesia diminta untuk menggandeng negara-negara tersebut dalam memperkuat peran World Trade Organization (WTO).

Melalui forum seperti WTO atau G20 yang tidak ada AS di dalamnya, Said menyarankan dibentuknya komitmen perdagangan antarnegara yang sama-sama terdampak tarif tinggi dari AS, sehingga produk mereka tetap memiliki pasar pengganti.

Selain itu, dalam soal perdagangan, AS telah mengabaikan WTO, IMF dan Bank Dunia, begitu juga dalam bidang politik dan militer AS juga mengabaikan segala penyelesaian multilateral.

Untuk itu pemerintah diminta aktif mencari dukungan internasional yang lebih luas.

"Pemerintah juga perlu menggalang dukungan internasional lebih luas. Sudah waktunya pemerintah memelopori penyelesaian multilateral, khususnya dalam masalah perdagangan, moneter, dan keamanan," ungkap Said.

Terakhir, pemerintah harus memperkuat sektor pangan, energi, dan moneter sebagai pertahanan dalam negeri dari pengaruh eksternal.

Ini mencakup percepatan program ketahanan serta diversifikasi mata uang dalam transaksi internasional agar tidak hanya bertumpu pada dolar AS.

Pada sektor ketahanan pangan, energi, dan moneter, Indonesia diminta tidak bergantung pada impor AS, tetapi harus memperkuat ketahanan di dalam negeri.