Sumber: TribunNews.com | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Komisi V DPR berencana memanggil Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Adrinof Chaniago terkait perbedaan pendapat kedua menteri tersebut soal pembangunan Pelabuhan Cilamaya.
Anggota Komisi V DPR, Eldie Suwandie mengatakan pemanggilan ini dilakukan karena kedua menteri tersebut berbeda pendapat dan pandangan soal pembangunan Pelabuhan Cilamaya.
Menurutnya, Komisi V bisa memanggil keduanya untuk dimintai keterangan. Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas, karena bukan merupakan mitra Komisi V, pemanggilan bisa dilakukan melalui pimpinan dewan.
Dari sana, Komisi V DPR akan meminta keterangan Jonan, yang bersikukuh meneruskan rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya, meski banyak dampak ikutan. Tidak hanya dari sisi teknis, bahwa Cilamaya terlalu dangkal dan tidak memenuhi syarat sebagai pelabuhan.
Namun juga persoalan lain, seperti Amdal yang tidak beres dan juga terlalu dekatnya jarak antara lokasi dengan pipa-pipa penyalur migas PT Pertamina. Dipastikan lalu lintas pelabuhan Cilamaya akan berbenturan dengan pipa-pipa penyalur, sumur-sumur migas dan anjungan lepas pantai Pertamina.
Maka, jika wilayah Cilamaya dipaksakan dibangun pelabuhan, tidak cuma berbahaya, namun bisa mengganggu produksi dan suplai migas nasional. “Akan saya tanyakan semua kepada Menteri Perhubungan,” kata Eldie.
Sementara kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, Komisi V bisa menggali, mengapa rencana tersebut harus dikaji ulang. Termasuk di antaranya, faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan, mengapa rencana pembangunan dianggap tidak layak.
“Jika alasan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang bisa diterima dan lebih akurat, maka kami akan minta pemerintah untuk membatalkan proyek tersebut. Jangan menghambur-hamburkan anggaran untuk proyek yang mubazir,” lanjut Eldie.
Menurut Eldie, Menteri Perhubungan juga harus menjelaskan, mengapa tidak melanjutkan saja pembangunan Pelabuhan Bojonegara di Banten. Apalagi, saat ini pembangunan tersebut mengalami kemacetan meski anggaran sudah turun tahun sebelumnya. “Rencana pembangunan Cilamaya, karena Tanjung priok yang sudah penuh. Mengapa tidak di Bojanegara saja yang relatif tidak bermasalah? Mengapa memaksakan di Cilamaya?” kata Eldie.
Sementara, penolakan terhadap rencana pembangunan Pelabuhan CIlamaya juga disuarakan aktivis Urban Poor Consorcium(UPC) Wardah Hafidz. Menurut Wardah, Menteri Perhubungan tidak bisa memaksakan rencana pembangunan Cilamaya. Dasarnya jelas, karena Amdal yang bermasalah. Seharusnya, pemerintah memberi contoh yang baik mengenai prosedur proyek yang benar. “Kalau tidak ada Amdal ya tidak bisa,”katanya.
Di sisi lain, Wardah menyoroti dampak bagi nelayan. Dengan adanya pelabuhan, jelas kondisi sosial ekonomi masyarakat akan semakin memprihatinkan. Jika mereka dahulu berprofesi sebagai pencari ikan, maka akan terdegradasi menjadi kuli pelabuhan. “Kalau itu terjadi, maka ada tindakan yang dilakukan pemerintah, yang memperparah kondisi kemiskinan di Tanah Air,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
