kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45770,96   1,15   0.15%
  • EMAS928.000 1,42%
  • RD.SAHAM 0.48%
  • RD.CAMPURAN 0.24%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.01%

Ditargetkan berlaku 2020, ERP masih tunggu rumusan skema pendukung


Kamis, 21 November 2019 / 09:26 WIB
Ditargetkan berlaku 2020, ERP masih tunggu rumusan skema pendukung
ILUSTRASI. Kendaraan melintas di bawah papan informasi Electronic Road Pricing (ERP)

Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Herlina Kartika

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menargetkan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) akan diimplementasikan pada 2020. Namun, kebijakan ini masih menunggu pembahasan berbagai skema pendukung.

“Skema-skema pendukung yang dibahas di antaranya meliputi skema hukum, skema kelembagaan, skema pembiayaan maupun skema teknik,” ujar Kepala BPTJ Bambang Prihartono dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (20/11) malam.

Pembahasan skema pendukung tersebut sudah dimulai beberapa bulan lalu di antaranya melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan semua stakeholder terkait termasuk dengan pemerintah daerah. Pembahasan kemudian berlanjut lebih spesifik baik dengan instansi lain maupun internal dengan tenaga ahli.

Lebih lanjut, Bambang menjelaskan pembahasan menyangkut skema hukum saat ini belum menemukan solusi payung hukum yang sesuai untuk penerapan ERP di jalan nasional.

Baca Juga: Soal penerapan ERP di perbatasan Jakarta, BPTJ: Baru dikaji dan belum sosialisasi

Apabila mengacu pada PP Nomor 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu-Lintas, implementasi ERP memang tidak dimungkinkan di jalan nasional. 

Namun menurut Bambang justru masalah ini perlu dipecahkan karena pada kenyataannya kondisi yang berkembang di Jabodetabek menuntut adanya implementasi ERP di jalan nasional.

“Kami terus berupaya untuk memecahkan masalah menyangkut skema hukum ini dan secara paralel kami juga membahas skema-skema lain seperti skema pembiayaan, skema teknis ataupun skema kelembagaan, sehingga jika nanti skema hukum terpecahkan, sudah tersusun formula kebijakan yang siap diimplementasikan,” tutur Bambang.

Sesuai lingkup kewenangan, ERP yang dapat diimplementasikan oleh BPTJ ada pada area perbatasan antar wilayah yang merupakan jalan nasional, berbeda dengan DKI Jakarta yang memiliki kewenangan implementasi di jalan-jalan di dalam wilayahnya.

Bambang mengatakan, selain menjadi amanat dari Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ), implementasi kebijakan ERP dianggap sudah mendesak mengingat pertumbuhan pergerakan di Jabodetabek yang tinggi.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.


TERBARU

[X]
×