Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tahun ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menganggarkan Rp 46,53 miliar untuk biaya upah program padat karya. Dengan jumlah tersebut, ditargetkan ada 10,393 tenaga kerja yang akan terserap.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi pun optimistis target-target yang ditetapkan tersebut dapat terealisasi hingga akhir tahun. "Sampai akhir tahun dari Ditjen Perhubungan Darat berkeyakinan bahwa target kita untuk [menyerap] 10.000 orang dengan jumlah anggaran Rp 46 miliar akan bisa tersalurkan sampai Desember," ujar Budi secara virtual, Kamis (24/9).
Dia pun menjelaskan, hingga 23 September 2020 program padat karya tersebut sudah berhasil menyerap 3.919 orang dengan biaya upah yang sudah tersalurkan sebanyak Rp 14,35 miliar.
Baca Juga: Bisnis maskapai penerbangan kian terpuruk, ini sejumlah insentif yang dibutuhkan
Menurut Budi, program padat karya ini dilakukan di 33 provinsi, 297 kabupaten/kota dan 354 desa. Dia menjelaskan, program padat karya ini banyak melibatkan masyarakat yang tidak memiliki kemampuan dan keterampilan di sekitar lokasi pengerjaan proyek.
Adapun, jenis pekerjaan yang dapat mendukung program padat karya seperti pengerjaan pemasangan gebalan rumput, pemotongan rumput, pembuatan saluran drainase, pembersihan saluran, normalisasi saluran, rehabilitasi bangunan dengan tingkat kerusakan ringan, pekerjaan pemasangan pagar, pekerjaan pengecatan dan lain-lain.
Program padat karya ini yakni pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, pembangunan pelabuhan SDP, halter sungai dan kapal penyeberangan, pembangunan rehabilitasi terminal tipe A dan operasional tipe A, pembangunan terminal barang, pengadaan pembangunan ATCS, rehabilitasi UPPKB dan operasional UPPKB.
Budi pun tak menampik ada berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program padat karya ini khususnya di tengah pandemi Covid-19.
Baca Juga: Gubernur Anies perpanjang PSBB Jakarta hingga 11 Oktober
"Memang ada beberapa kendala kami dalam pelaksanaan program padat karya, ini adalah menyangkut masalah beberapa kegiatan program kita yang memang ada kemunduran karena menyangkut Covid-19 termasuk juga ada realokasi-realokasi yang kita laksanakan," terang Budi.
Kendala tersebut seperti proyek yang belum memiliki progres fisik yang signifikan, realisasi kegiatan padat karya yang sudah kontrak mengalami tarik undur karena pandemi dan belum bisa penarikan di KPPN meski saat ini sudah berjalan normal, serta adanya kendala lantaran beberapa daerah melaksanakan PSBB.
Selanjutnya: Rekor lagi, tambah 4.634 kasus positif corona di Indonesia, total 262.022 kasus
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
