Reporter: Grace Olivia | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - DENPASAR. Era digitalisasi yang semakin nyata pada perekonomian dan sistem keuangan menuntut otoritas bank sentral bergerak cepat dan tepat.
Perubahan lanskap yang menyeluruh serta volatilitas perekonomian menjadi risiko yang tak terhindar dan menjadi tantangan bagi banyak negara di dunia, termasuk Indonesia.
Untuk menghadapinya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan, bank sentral harus mengandalkan bauran kebijakan (policy-mix).
“Kita tidak bisa lagi mengandalkan satu kebijakan. Harus ada sinergi dan koordinasi kebijakan dari berbagai aspek,” tutur Perry dalam konferensi pers Konferensi Internasional Bulletin of Monetary Economics and Banking (BMEB) ke-13, Kamis (29/8).
Baca Juga: Gubernur BI nilai globalisasi mulai memudar, era digitalisasi jadi tantangan baru
Di samping mengelola kebijakan suku bunga, stabilisasi harga dan nilai tukar, serta likuiditas sebagai aspek moneter, Perry mengemukakan BI merespon dengan kebijakan lain yaitu makroprudensial.
Selain itu, ada pula kebijakan bank sentral yang dibentuk bersama dengan pemerintah baik dalam mendukung stabilitas fiskal, reformasi struktural, maupun menjaga stabilitas sistem keuangan.
Oleh karena itu, yang kedua lanjut Perry, diperlukan upaya memperkuat sinergi dan koordinasi antar pemangku kebijakan. Baik dengan pemerintah seperti Kementerian Keuangan dengan instrumen fiskalnya, atau dengan lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur dan menjaga aktivitas mikroekonomi.
“Komunikasi dan transparansi menjadi kunci agar kebijakan-kebijakan antarlembaga ini mampu dipahami oleh para pelaku ekonomi juga,” pungkasnya.
Ketiga, BI memanfaatkan era digitalisasi untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satunya melalui Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 yang bertujuan mengintegrasikan sistem pembayaran dengan sistem ekonomi dan keuangan digital sehingga fungsi bank sentral tetap relevan di era digitalisasi.
“Perbankan yang sudah terdigitalisasi harus tetap menjadi inti (core) dari integrasi ini. Nantinya perbankan dan fintech bisa memiliki interkoneksi dan berkembang pesat bersama, sekaligus mencegah adanya risiko pseudobanking di masa depan,” tutur Perry.
Baca Juga: ISEI menyusun rekomendasi kebijakan ekonomi untuk pemerintah
Kendati pemanfaatan era digitalisasi melalui berbagai inovasi terus didorong, Perry menegaskan, BI tetap mempertimbangkan keamanan (cyber-security), kestabilan, dan kepentingan nasional.
Direktur Eksekutif BI Institute Solikin Juhro menambahkan, penguatan infrastruktur dan regulasi memang menjadi fokus kebijakan BI dalam merespon era digitalisasi ekonomi dan keuangan saat ini. Menurutnya, ini langkah paling tepat yang perlu dilakukan bank sentral untuk mempersiapkan diri menghadapi risiko dan tantangan digitalisasi ke depan.
“Kebijakan-kebijakan kami di BI sudah dikaji untuk jangka yang sangat panjang. Misalnya, kami mengkaji juga pergeseran bentuk, dan fungsi uang di masa depan untuk merumuskan kebijakan nantinya,” tutur Solikin.
Dengan dukungan infrastruktur dan regulasi yang memadai, sektor perbankan diharapkan lebih mudah bertransformasi ke dalam digitalisasi. Selanjutnya, integrasi antara perbankan dan fintech pun bisa terwujud.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
