Bank Dunia: Pendapatan Masyarakat Miskin Indonesia Rp 1,51 Juta Per Orang Per Bulan

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Dunia menetapkan ambang batas garis kemiskinan di Indonesia dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 1.512.000 per orang per bulan bulan (US$ 8,30), naik dari 2017 yang sebelumnya ditetapkan sebesar US$ 6,85 atau Rp 111.449 per orang per bulan, apabila mengikuti standar negara berpenghasilan kelas menengah-atas.

Mengutip laporan terbaru Bank Dunia berjudul The World Bank’s Updated Global Poverty Lines: Indonesia, disebutkan standar penghitungan ambang batas garis kemiskinan tersebut merupakan basis perhitungan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) pda 2021, atau revisi dari PPP sebelumnya pada 2017.

Revisi PPP mencerminkan data terbaru mengenai garis kemiskinan nasional yang menunjukkan kenaikan lebih tinggi dibandingkan perubahan harga semata, terutama untuk garis kemiskinan internasional (kemiskinan ekstrem) serta garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas.

Adapun, Bank Dunia menggelompokan tiga kategori garis kemiskinan, yaitu garis kemiskinan ekstrem/negara berpendapatan rendah, garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-bawah, dan garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-atas.

Setelah merevisi PPP 2021, kini garis kemiskinan ekstrem/negara berpendapatan rendah naik dari US$ 2,15 menjadi US$3 per orang per hari (sekitar Rp546.400 per orang per bulan), garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-bawah naik dari US$3,65 menjadi US$4,2 per orang per hari (sekitar Rp765.000 per orang per bulan), dan garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-atas naik dari US$6,85 menjadi US$8,3 per orang per hari (Rp1.512.000 per orang per bulan).

“Statistik kemiskinan untuk ketiga garis kemiskinan internasional relevan untuk Indonesia, tetapi karena negara ini baru saja menjadi negara (menengah ke atas), perhatian khusus diberikan pada garis kemiskinan berpendapatan menengah ke bawah dan atas,” mengutip laporan Bank Dunia, Minggu (15/6).

Sebagaimana diketahui, setelah Indonesia ditetapkan oleh Bank Dunia menjadi negara dengan pendappatan menengah ke atas pada 2023, Indonesia meninggalkan kisaran pendapatan nasional teratas di antara negara-negara berpendapatan menengah kebawah, dan memasuki kisaran negara berpendapatan menengah ke atas (terbawah).

Dengan demikian, atas standar yang sudah ditetapkan tersebut, Bank Dunia menekankan, dalam kebijakan nasional, negara-negara berpendapatan menengah ke atas cenderung lebih ambisius dalam apa yang mereka anggap sebagai standar hidup minimum, dan dengan demikian lebih banyak orang Indonesia akan diklasifikasikan sebagai miskin oleh standar negara menengah ke atas daripada oleh standar negara menengah ke bawah.

Dua dari Tiga Warga Indonesia Tergolong Miskin

Dengan mengitung total populasi Indonesia yang tercatat 285,1 juta jiwa menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024 Badan Pusat Statistik (BPS), maka artinya hampir dua dari tiga orang Indonesia kini masuk kategori miskin berdasarkan standar baru Bank Dunia.

Sebelumnya, dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025 yang masih menggunakan PPP 2017, persentase penduduk miskin Indonesia tercatat sebesar 60,3% dari total populasi.

Namun demikian, data Bank Dunia ini berbeda jauh dari perhitungan kemiskinan versi nasional. Menurut BPS, jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2024 hanya mencapai 24,06 juta jiwa atau 8,57% dari total populasi.

Perbedaan ini terjadi karena metodologi yang digunakan masing-masing lembaga berbeda. BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar dalam menentukan garis kemiskinan nasional, yang mempertimbangkan pengeluaran minimal untuk kebutuhan makanan (2.100 kilokalori per orang per hari) serta kebutuhan non-makanan seperti perumahan dan listrik.

Berdasarkan penghitungan BPS, ambang batas garis kemiskinan nasional berada di angka Rp595.243 per orang per bulan, atau sekitar Rp2,8 juta per rumah tangga miskin dengan rata-rata 4,71 anggota keluarga.

Sementara itu, Bank Dunia menggunakan pendekatan perbandingan daya beli (purchasing power parity) yang memungkinkan perbandingan tingkat kemiskinan antarnegara dengan tingkat biaya hidup yang berbeda-beda.

Dengan adopsi PPP 2021, wajah kemiskinan Indonesia di level global berubah drastis. Secara statistik internasional, jumlah penduduk miskin Indonesia melonjak, meski secara nasional jumlah tersebut relatif kecil. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjelaskan perbedaan data dan kebijakan pengentasan kemiskinan yang efektif.