Sri Mulyani Tambah Investasi Rp 1,76 Triliun ke Lembaga Keuangan Internasional

Minggu, 15 Juni 2025 / 12:15 WIB

ILUSTRASI. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan penambahan investasi kepada tiga Lembaga Keuangan Internasional (LKI) senilai total Rp 1,76 triliun. Dana investasi ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan penambahan investasi kepada tiga Lembaga Keuangan Internasional (LKI) senilai total Rp 1,76 triliun. Dana investasi ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.

Mengutip Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2025 yang diundangkan pada tanggal 13 Juni 2025, penambahan investasi pemerintah ini akan dilakukan kepada tiga Lembaga Keuangan Internasional dengan total nilai mencapai Rp 1,76 triliun, di mana Indonesia merupakan anggota dari lembaga-lembaga tersebut.

Ketiga Lembaga Keuangan Internasional tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Islamic Development Bank (IDB) senilai Rp 1,53 triliun atau setara US$ 101,59 juta berupa pembayaran tunai.

Dana ini akan digunakan untuk pembayaran kenaikan saham umum keempat (US$ 5,35 juta), kenaikan saham untuk keenam (US$ 11,91 juta), dan kenaikan saham khusus (US$ 84,33 juta).

Kedua, International Fund for Agricultural Development (IFAD) senilai Rp 45,30 miliar atau setara dengan US$ 3 juta berupa pembayaran tunai. Nilai penambahan investasi ini akan dilakukan untuk penambahan saham ketigabelas.

Ketiga, International Development Association (IDC) senilai Rp 188,75 miliar atau setara US$ 12,5 juta berupa pembayaran tunai.

Dana ini akan digunakan untuk penambahan saham kesembilanbelas (US$ 6 juta) dan penambahan saham keduapuluh (US$ 6,5 juta).

Pelaksanaan penambahan investasi ini akan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang berwenang mengelola investasi pemerintah pada LKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menariknya, nilai penambahan investasi ini dapat melebihi nilai yang disebutkan dalam PMK apabila diakibatkan oleh selisih kurs, sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai APBN tahun berjalan. Nilai definitif akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan setelah pelaksanaan penambahan investasi.

Adapun PMK ini bertujuan sebagai dasar hukum penambahan Investasi Pemerintah pada LKI untuk Tahun Anggaran 2025.

Investasi pemerintah didefinisikan sebagai penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang, baik dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung, guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya demi kemakmuran rakyat.

"Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai dasar penambahan Investasi Pemerintah pada KLI Tahun Anggaran 2025," bunyi Pasal 2 beleid tersebut, dikutip Minggu (15/6).