Di tengah pelemahan rupiah, OPSI nilai kenaikan UMP 8,03% sudah tepat

Reporter: Umi Kulsum | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) menilai besaran upah minimum provinsi (UMP) yang ditentukan pemerintah sebesar 8,03% sudah tepat. Pasalnya, meski naik tipis ini sudah didasarkan atas inflasi dan pertumbuhan ekonomi saat ini.

Sekretaris Jenderal OPSI Timboel Siregar mengatakan, apabila kenaikan besaran UMP terlampau tinggi dari yang telah ditetapkan saat ini justru akan memicu persoalan lain seperti dunia industri yang memilih untuk mencari wilayah yang lebih rendah besaran UMPnya.

Terlebih apabila UMP naik terlalu signifikan, maka beban produksi juga ikut terkerek. Pada akhirnya, pelaku usaha melakukan efisiensi dengan memangkas jumlah karyawan.

"Kenaikan UMP juga harus mempertimbangkan berbagai aspek, apalagi saat ini sudah menuju industri 4.0," kata Timboel kepada Kontan.co.id, Kamis (25/10).

Dengan demikian, apabila kenaikan UMP akan terus jor-joran ini akan berakibat beralihnya penggunaan mesin-mesin teknologi ketimbang tenaga kerja manusia. Untuk itu, Gubernur juga harus melihat objektif dari segala hal dalam menentukan besaran UMP.

Gubernur juga memiliki kewajiban untuk berkomitmen dalam melakukan pengawasan. Jangan sekedar, lanjut Timboel, menaikkan besaran UMP tapi kontrol terhadap perusahaan justru terlewat. Pada akhirnya kenaikan tersebut hanya sekadar tulisan saja.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Regional

Pekerja di DKI dengan upah di atas UMP bisa dapatkan subsidi

Regional

Pengusaha DKI minta kenaikan UMP 2019 di kisaran 4,5%-5%

Fokus

Sengkarut penetapan upah minimum

Insight

Pebisnis dan buruh memprotes beleid kenaikan upah

Nasional

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia tolak mentah-mentah kenaikan UMP 8,03%

Industri

Beban bertambah, industri makanan minuman diyakini masih bisa tumbuh 8%-9%