kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45893,43   -4,59   -0.51%
  • EMAS1.308.000 -0,76%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Deputi KSP klaim Jokowi berhasil bangun pelayanan publik terintegrasi


Rabu, 09 Januari 2019 / 17:17 WIB
 Deputi KSP klaim Jokowi berhasil bangun pelayanan publik terintegrasi


Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden  Jusuf Kalla dIklaim berhasil membangun pelayanan publik yang terintegrasi dan akan memperluas layanan tersebut karena masyarakat dapat merasakan manfaatnya.  Selain itu, penguatan juga dilakukan dari dua sisi, yakni regulasi dan tindakan pencegahan yang kian efektif.  

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Yanuar Nugroho mengatakan ia telah berkeliling ke banyak tempat di negeri ini untuk memonitor dan mengevaluasi pelayanan publik yang terintegrasi. 

"Di Banyuwangi misalnya, kita bisa menjumpai Mall Pelayanan Publik (MPP). Warga bisa mengurus dokumen kelahiran sampai dengan kematian, dari dokumen kerja untuk menjadi tenaga kerja asing sampai dengan setelah dia purna sebagai TKA, pada satu tempat,” ujar Yanuar, dalam siaran pers, Rabu (9/1)..

Yanuar menjelaskan  mall pelayanan publik semacam itu sekarang sudah tersedia di sembilan  lokasi dengan layanan mencapai ratusan jenis, dan akan terus ditingkatkan jumlahnya di seluruh Indonesia.

Berpuluh-puluh tahun lamanya kita didera persoalan lambatnya pelayanan publik, yang berakibat pada munculnya persepsi bahwa mendapatkan layanan publik itu harus mengeluarkan biaya.

“Survei Nasional Korupsi pada 2018 menunjukkan, 60% responden rela dan mau dipungut liar (pungli) asalkan urusannya cepat selesai. Padahal layanan itu adalah hak warga yang dapat diperoleh secara cuma-cuma,” imbuhnya.

Langkah dan kebijakan pemerintahan Joko Widodo dalam pemberantasan korupsi terutama di sektor pelayanan masyarakat, menurut Yanuar, sudah menunjukkan titik terang dan perlu dilanjutkan.

“Pungli memang belum bisa diberantas sampai angka nol. Tapi capaian di berbagai sektor menunjukkan kemajuan yang berarti. Pungli di sektor kesehatan misalnya, turun dari 14% di tahun 2016 menjadi 5% pada tahun 2018.

Di sektor administrasi publik, turun dari 31% ke 17% pada periode yang sama. Di bidang pendidikan, turun dari 18% ke 8% dan di sektor kepolisian dari 60% menjadi 34%,”kata profesor dari University of Manchester tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×