kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.180   20,00   0,12%
  • IDX 7.096   112,58   1,61%
  • KOMPAS100 1.062   21,87   2,10%
  • LQ45 836   18,74   2,29%
  • ISSI 214   2,12   1,00%
  • IDX30 427   10,60   2,55%
  • IDXHIDIV20 514   11,54   2,30%
  • IDX80 121   2,56   2,16%
  • IDXV30 125   1,25   1,01%
  • IDXQ30 142   3,33   2,39%

Demokrasi yang Cacat Jadi Tantangan Berat Pemerintahan Prabowo


Selasa, 22 Oktober 2024 / 15:59 WIB
Demokrasi yang Cacat Jadi Tantangan Berat Pemerintahan Prabowo


Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyebutkan salah satu yang akan menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah cacat demokrasi. 

Ekonom Senior INDEF Didin S Damanhuri mengungkapkan secara ekonomi politik pemerintahan Prabowo mau tidak mau diwariskan sejumlah persoalan dari pemerintahan Jokowi. Ia menyebutkan sejumlah persoalan tersebut yaitu indeks demokrasi yang merosot, tingkat korupsi naik signifikan dan seluruh indeks supremasi hukum juga merosot.

"Jika Prabowo ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dan tumbuh secara berkualitas maka haru memperbaiki demokrasi, ini menjadi tantangan berat," ungkap Didin dalam Diskusi Publik INDEF, Selasa (22/10).

Baca Juga: Prabowo Lantik Irfan Yusuf Jadi Kepala Badan Penyelenggara Haji

Didin mengatakan, menurut The Economic Intelligence Unit, Indonesia telah mengalami cacat demokrasi. Hal itu terbukti dari  korupsi yang sangat luas, pemilu dengan kecurangan, kebebasan sipil dan berekspresi juga terganggu, kesenjangan ekonomi dan lemahnya penegakan hukum 

"Ini yang dicatat kenapa kita Indonesia cacat demokrasi, jadi Prabowo haru mempunyai inisiatif untuk memodernisasi sistem demokrasi," ujarnya. 

Yang tidak kalah kruasial menurut Didin adalah persoalan  ekonomi. Dimana Prabowo akan menghadapi APBN dengan ruang gerak yang sudah sangat terbatas. Oleh karena itu pemerintah harus sangat kreatif dan menghindari kebocoran APBN.

Di sisi lain utang pemerintah juga telah mencapai Rp 8.461,93 triliun. Itu merupakan warisan utang pemerintahan era Jokowi yang didorong dari utang-utang BUMN dan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran yang tidak bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Didin menambahkan saat ini Indonesia juga sedang mengalami pelemahan daya beli masyarakat. Hal itu disebabkan kelas menengah yang juga turun hampir 10 juta orang sehingga mendorong untuk menahan belanja. Kemudian deindutrialisasi besar-besarab juga sudah terjadi di Indonesia. 

"Saya kira ini tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh Prabowo dan sementara bersama kabinet gemuknya," ucapnya. 

Baca Juga: Menteri Kabinet Merah Putih akan Kumpul, Bahas Pertumbuhan Ekonomi 8%

Selanjutnya: ITDC & PT Paramita Bali Dewata Teken Kesepakatan guna Transformasi Lahan The Nusa Dua

Menarik Dibaca: Resep Pecel Lele Sambal Lamongan Pedas, Bikin Ngiler dan Lapar Terus

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×