Reporter: Siti Masitoh | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mencatat defisit transaksi berjalan Indonesia melebar pada kuartal II 2026. Defisit tercatat sebesar US$ 12,5 miliar atau 3,3% dari produk domestik bruto (PDB). Defisit transaksi berjalan tersebut meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai US$ 3,6 miliar atau 1,0% dari PDB.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai pelebaran defisit transaksi berjalan Indonesia pada tersebut perlu menjadi perhatian serius, terutama ketika Indonesia sedang berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi menuju level yang lebih tinggi.
“Menurut saya angka 3,3% PDB ini cukup besar dan harus kita perhatikan. CAD memburuk hampir US 9 miliar hanya dalam satu kuartal,” tutur Fakhrul dalam keterangannya, Jumat (21/8/2026).
Baca Juga: Gibran Apresiasi Mahasiswa Psikologi UI, Bantu Pemulihan Korban Bencana NTT
Penurunan tersebut lanjutnya, tidak berarti fundamental Indonesia tiba-tiba memburuk, tetapi memberikan pesan bahwa ketika aktivitas domestik kita akselerasikan, kebutuhan impor dan devisa juga meningkat dengan sangat cepat.
Fakhrul menilai angka tersebut semakin menarik karena terjadi ketika ekonomi Indonesia tetap tumbuh 5,29% yoy pada kuartal II, sementara impor barang dan jasa secara riil tumbuh jauh lebih cepat, yakni 8,82% yoy dan 12,39% qtq.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mulai berhadapan dengan persoalan yang berbeda dari sekadar kekurangan permintaan.
“Kita berhasil membuat demand bergerak. Sekarang pertanyaannya apakah supply capacity kita mampu bergerak sama cepatnya. Kalau pertumbuhan permintaan lebih cepat daripada kemampuan produksi domestik, sebagian pertumbuhan itu akan bocor menjadi impor dan pada akhirnya muncul sebagai tekanan pada CAD,” jelasnya.
Fakhrul mengingatkan bahwa pelebaran transaksi berjalan tersebut tidak tepat apabila langsung diterjemahkan sebagai memburuknya kualitas ekonomi. Komposisi impor menunjukkan sebagian besar kebutuhan Indonesia masih berkaitan dengan kegiatan produksi dan pembangunan kapasitas.
Pada triwulan II, impor nonmigas mencapai US$ 62,0 miliar atau meningkat 17,6% yoy. Bahan baku, yang mencakup sekitar 63,5% impor nonmigas, tumbuh 21,8% yoy, sedangkan barang modal dengan pangsa sekitar 24,2% masih tumbuh 15,5% yoy. Volume impor riil nonmigas sendiri meningkat 11,3%, menunjukkan kenaikan tersebut bukan semata akibat perubahan harga.
Ia mengingatkan agar persoalan impor tidak dilihat secara sederhana sebagai akibat masyarakat yang terlalu banyak mengonsumsi barang impor. Menurutnya, sebagian besar impor Indonesia masih berupa bahan baku dan barang modal, seperti mesin, elektronik, peralatan industri, serta intermediate goods yang dapat menjadi bagian dari siklus investasi di Indonesia.
Baca Juga: Tembus Medan Sulit, Wapres Gibran Naik Motor Tinjau Korban Bencana di Manggarai Timur
Menurut Fakhrul, ekspansi hilirisasi, kawasan industri, manufaktur, infrastruktur energi, serta pembangunan infrastruktur digital dan data center dapat menciptakan kebutuhan impor yang tinggi pada tahap awal.
Ia menjelaskan bahwa dalam proses industrialisasi terdapat tahapan yang wajar, yakni impor biasanya meningkat terlebih dahulu sebelum kapasitas produksi terbentuk. Sebelum pabrik menghasilkan output, misalnya, mesin harus didatangkan terlebih dahulu. Begitu pula dengan pembangunan data center yang membutuhkan server, peralatan kelistrikan, dan sistem pendingin. Dengan demikian, kenaikan impor saat ini dapat menjadi jejak finansial dari pembangunan kapasitas baru.
Namun, menurutnya, kondisi tersebut hanya konstruktif apabila investasi yang dilakukan akhirnya meningkatkan produktivitas dan kemampuan menghasilkan devisa.
"Mesin yang kita impor hari ini harus menjadi produksi besok. Elektronik yang kita impor hari ini harus menjadi kapasitas digital besok. Dan investasi hari ini harus menjadi ekspor atau substitusi impor di kemudian hari. Kalau tidak, kita bukan sedang membangun kapasitas; kita hanya mengimpor pertumbuhan,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














