kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.499.000   -40.000   -2,60%
  • USD/IDR 15.935   -60,00   -0,38%
  • IDX 7.246   -68,22   -0,93%
  • KOMPAS100 1.110   -11,46   -1,02%
  • LQ45 880   -11,76   -1,32%
  • ISSI 222   -0,92   -0,41%
  • IDX30 452   -6,77   -1,48%
  • IDXHIDIV20 545   -7,80   -1,41%
  • IDX80 127   -1,32   -1,03%
  • IDXV30 136   -1,06   -0,77%
  • IDXQ30 150   -2,29   -1,50%

Data 2,3 juta warga diduga bocor, Menkominfo angkat bicara


Jumat, 22 Mei 2020 / 13:00 WIB
Data 2,3 juta warga diduga bocor, Menkominfo angkat bicara
ILUSTRASI. Menkominfo Johnny G Plate memberikan sambutan saat hadir dalam acara Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Fresh Graduate Academy (FGA) dan Vocational School Graduate Academy (VSGA) Digital Talent Scholarship (D


Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sebanyak 2,3 juta data pribadi penduduk Indonesia dikabarkan bocor akibat ulah hacker. Kebocoran tersebut berasal dari data pemilih dalam pemilihan umum (pemilu). 

Menanggapi hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate memastikan akan langsung melakukan pengamanan dan penelusuran terkait bocornya data tersebut.

Baca Juga: Dugaan kebocoran data kependudukan di DPT Pemilu, ini penjelasan KPU

"Sebagai tindak lanjut, Kemkominfo, KPU bersama BSSN akan segera melakukan peningkatan keamanan dan menelusuri penyebab kejadian ini," ujar Johnny kepada wartawan, Jumat (22/5).

Johnny bilang, sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang melakukan pengumpulan data pemilih. Sehingga keamanan baik pengiriman, pengolahan, penyimpanan, dan pengungkapan harus menjadi perhatian.

Tidak saja perkara teknis, masalah payung hukum pun harus menjadi perhatian. Asal tahu saja, saat ini memang Indonesia belum memiliki aturan mengenai data pribadi.

Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) memang masih dalam proses pembahasan. RUU PDP masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2020.

Baca Juga: Data jutaan warga diduga bocor, Kemendagri: Jangan khawatir, data e-KTP aman

"Kami meyakini DPR RI juga mempunyai pandangan yang sama dimana RUU PDP perlu segera diselesaikan," terang Johnny.

Saat ini pemerintah sedang membuat pusat data nasional. Nantinya pusat data itu akan mengintegrasikan data-data pemerintah dengan sistem keamanan yang berlapis.

Diharapkan pusat data tersebut akan mencegah terjadinya perpindahan data dari satu lembaga kepada lembaga lainnya. Sehingga akan memperkuat ketahanan data dan informasi nasional.

Baca Juga: Duh, hacker mengklaim memiliki 200 juta data warga Indonesia dan siap membocorkan

Tidak hanya di sektor pemerintah, kebocoran data juga terjadi di sektor swasta. Sebagai informasi, sebelumnya platform belanja online Tokopedia juga mengalami kebocoran data pengguna.

Berdasarkan informasi sebanyak 91 juta data pengguna Tokopedia bocor. Meski begitu sejumlah data penting seperti kata sandi diklaim masih terlindungi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Kiat Cepat Baca Laporan Keuangan Untuk Penentuan Strategi dan Penetapan Target KPI Banking and Credit Analysis

[X]
×