Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Adi Wikanto
BOGOR. Pengumuman paket kebijakan ketujuh mengalami kendala.
Kendala paling utama karena masih banyak kebijakan dalam paket pertama hingga ke enam yang belum terealisasi.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, tak akan ada kebijakan baru yang diumumkan sebelum kebijakan lama selesai.
Rencananya paket ketujuh nanti akan memuat berbagai aturan, salah satunya mengenai revisi Daftar Negatif Investasi (DNI).
Menurut Darmin, hingga saat ini, dari semua kebijakan yang sudah diumumkan baru 70% yang sudah terealiasasi.
Dari semua paket yang diumumkan, paket pertamalah yang ternyata masih banyak belum tuntas.
Hal itu wajar, mengingat ada sekitar 134 deregulasi yang ditargetkan dalam paket perdana itu.
"Untuk paket ke-enam justru sudah semuanya terealisasi," kata Darmin, Senin (23/11) di Istana Bogor.
Jadi, realisasi paket kebijakan bukan tergantung pada paket k berapa, melainkan kementerian yang bertanggungjawab.
Ada beberapa kementerian yang mendapat sorotan karena lambat merealisasikan kebijakan.
Diantaranya adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), dan Kementerian Perdagangan.
Untuk Kementerian Pertanian, Darmin klaim sudah tidak ada masalah, setelah Ia bertemu dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
Namun, memang meskipun sudah ada kesepakatan antara Amran dan Darmin masih perlu menunggu waktu hingga benar-benar terealisasi.
Darmin menargetkan dalam satu hingga dua pekan ke depan semua deregulasi tuntas.
Sebagai catatan, ada sembilan peraturan yang harus segera diselesaikan Amran.
Salah satu masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan paket kebijakan adalah ketika masuk ke pembahasan di tingkat yang lebih teknis.
Selalu muncul perbedaan pendapat antara satu kementerian dengan kementerian lain ketika memasuki tahap itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
