Reporter: Amailia Putri Hasniawati | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Pemerintah batal mengumumkan paket kebijakan VII yang rencananya akan diumumkan hari ini.
Darmin Nasution, Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian mengatakan, paket kebjiakan anyar ini belum sempat dibahas dengan Presiden Jokowi.
Sehingga, belum ada keputusan final terkait hal itu.
Oleh karena belum final, maka terbuka kemungkinan ada perubahan mengenai isi dan substansi dari draf paket kebjikan VII yang sudah dibuat.
Darmin mengaku, ada poin lain selain terkait penyederhanaan penyaluran dana desa.
"Ada kemungkinan, (fokus lain) masih terkait pajak," ujarnya, Selasa (12/11).
Namun, ia belum mau menjelaskan lebih lanjut terkait hal itu.
Seperti diketahui, ada tiga poin yang menjadi fokus utama penyederhanaan penyaluran dana desa.
Ketiganya merupakan usulan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Pertama, mekanisme yang akan memperlancar pencairan dana desa.
Kedua, kebijakan berupa insentif untuk menggerakan perekonomian desa berupa insentif fiskal maupun nonfiskal.
Usulan insentif yang dimaksud, diantaranya berupa insentif pajak dan insentif kemudahan untuk mendorong investasi desa.
Ketiga, percepatan mekanisme penyaluran dana desa di tahun 2016 mendatang.
Kementerian Desa juga mengusulkan payung hukum yang bisa mempercepat dana tersebut untuk sampai ke desa.
Salah satu caranya itu dengan memangkas birokrasi yang ada.
Meski penyaluran ke desa dipercepat, tetapi usulan dan pengawasan dana desa tetap berasal dari desa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
