Reporter: Dendi Siswanto, Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah menyiapkan strategi baru untuk mendorong likuiditas di daerah.
Setelah menempatkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di Bank Indonesia (BI) dan bank-bank Himbara, kini Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menyalurkan dana tersebut ke bank pembangunan daerah (BPD).
Purbaya menyebut sudah ada dua BPD yang dipilih untuk tahap awal, yakni Bank Jatim dan Bank Jakarta. Keduanya dinilai memiliki fundamental keuangan yang kuat sehingga tambahan dana tidak akan membahayakan kesehatan bank.
Baca Juga: Keputusan Anggaran TKD Bisa Pengaruhi Likuiditas Bank Daerah
"Masing-masing BPD bisa mendapat penempatan Rp 5 triliun hingga Rp 10 triliun. Kalau keduanya Rp 10 triliun, totalnya Rp 20 triliun," kata Purbaya, Selasa (7/10).
Menurut dia, bunga yang dibayarkan BPD ke pemerintah lebih rendah dibandingkan pasar, yakni sekitar 3,7%-3,8% atau 80% dari suku bunga acuan. Skema ini diharapkan membuat BPD mendapat keuntungan sekaligus bisa menyalurkan dana murah ke sektor produktif, seperti koperasi atau pelaku UMKM.
Purbaya juga menegaskan, penempatan SAL di BPD tidak akan mengganggu kebijakan moneter BI karena masih ada instrumen lain untuk menyerap likuiditas. Ia bahkan membuka peluang bagi BPD lain yang membutuhkan tambahan dana untuk mengajukan permintaan serupa.
Meski begitu, langkah ini menuai pandangan berbeda dari kalangan ekonom. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman, menilai kebijakan tersebut belum tentu efektif.
Menurutnya, banyak BPD saat ini justru mengalami kelebihan likuiditas akibat rendahnya penyerapan anggaran dan penyaluran kredit.
Baca Juga: Sebagian Dana SAL Rp 200 Triliun Sudah Mulai Disalurkan, Sejauh Mana Pengaruhnya?
"Tanpa arus keluar ke sektor riil, kebijakan ini hanya memindahkan dana idle tanpa memberi dampak nyata ke ekonomi," ujarnya.
Rizal menilai, agar berdampak positif, penempatan SAL perlu diikuti syarat yang jelas. Misalnya, kewajiban BPD menyalurkan kredit produktif atau menjalin kemitraan dengan lembaga penjamin.
Tanpa itu, BPD bisa saja menempatkan dana ke instrumen aman jangka pendek yang minim efek ganda bagi perekonomian.
Kritik serupa disampaikan Direktur Celios, Nailul Huda. Ia menilai persoalan utama bank daerah bukan kekurangan likuiditas, melainkan rendahnya keberanian menyalurkan kredit.
"Pemda cenderung parkir uangnya di BPD untuk mendapatkan bunga. Akibatnya, BPD sulit bersaing menawarkan bunga kompetitif," ungkapnya.
Baca Juga: Kinerja Laba Sejumlah Bank Daerah Membaik pada Semester I-2025
Huda mengingatkan, jika dana SAL ditaruh di BPD, justru bisa menambah beban karena bank harus membayar bunga ke pemerintah sekaligus menanggung kewajiban menyalurkan dana.
"Sudah dana mengendap masih ada, bunga dibayar, lalu ditambah lagi beban dari SAL yang juga ada bunganya," kata Huda.
Selanjutnya: Fasset Kantongi Lisensi Malaysia untuk Islamic Digital Bank Berbasis Stablecoin
Menarik Dibaca: Vivo X200 Ultra Tampilkan Kualitas Fotografi Super Keren, Ini Dia Informasinya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
