Reporter: Agus Triyono | Editor: Edy Can
JAKARTA. Pemerintah mengajukan anggaran tambahan untuk mengambil alih 100% kepemilikan saham PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) kepada DPR. Dari yang sebelumnya hanya Rp 2 triliun naik menjadi sekitar Rp 7 triliun.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto mengatakan, dana Rp 7 triliun ini untuk menjamin modal kerja Inalum setelah diambil alih oleh pemerintah. Selain itu, dia bilang, kenaikan dana tersebut sebagai antisipasi antisipasi jika pihaknya Jepang enggan menjual sahamnya senilai US$ 625 juta.
Hadiyanto mengatakan besaran dana tambahan akan diambilkan dari dana PT Pusat Investasi Pemerintah (PIP). “Kami berharap cash sebesar US$ 625 juta bisa di nett off dari Jepang sehingga kebutuhan financing melalui APBN bisa dikurangi dan tidak mencapai Rp 7 triliun,” kata Hadiyanto, Senin (2/7).
Inalum adalah perusahaan pengolahan alumunium yang didirikan di Jakarta 6 Januari 1976 yang lalu. Perusahaan ini merupakan hasil patungan antara Indonesia dan pihak Jepang. Dari Jepang ada 12 perusahaan swasta yakni Sumitomo Chemical Company Ltd, Sumitomo Shoji Kaisha Ltd, Nippon Light Metal Company Ltd, C Itoh & Co Ltd, dan Nissho Iwai Co Ltd. Selain itu, Nichimen Co Ltd, Showa Denko KK, Marubeni Corp, Mitsubishi Corp, dan Mitsui Aluminium Co Ltd.
Dari hasil kerjasama itu, Indonesia berhak atas 41% saham Inalum dan sisanya pemerintah Jepang melalui Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan 12 perusahaan swasta tersebut. Tahun 2013 besok, kontrak kerjasama Inalum akan berakhir dan pemerintah berniat membeli saham yang dimiliki Jepang tersebut.
Untuk diketahui juga saat ini, aset dari perusahaan tersebut sudah mencapai US$ 2 miliar. Laporan dari Otorita Asahan pada pertenganan 2008 yang lalu menyebutkan bahwa proyek perusahaan tersebut di Indonesia sudah membukukan keuntungan yang sangat besar. Saat itu Inalum mampu membukukan laba bersih sampai dengan US$ 85 juta dari total penjualan US$ 548 juta.
Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian tengah mengkaji teknis pengambilalihan Inalum dari Jepang supaya memberikan manfaat kepada Indonesia. “Mengenai pengelolaan paska pengambilalihan apakah nantinya akan dikelola oleh BUMN itu juga sedang dikaji,” kata Hadiyanto
DPR belum menyetujui permintaan tambahan anggaran tersebut. Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis
Wakil Ketua Komisi XI DPR beralasan belum menerima permohonan dari pemerintah.
Selain itu, Harry mengaku tengah menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi soal penggunaan dana PIP untuk membeli 7% saham Newmont. Dia takut dualisme dalam penggunaan PIP tersebut terjadi lagi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
