Reporter: Tim KONTAN | Editor: Ridwal Prima Gozal
KONTAN.CO.ID - Dalam mengucurkan pembiayaan pembangunan infrastruktur strategis, pemerintah mempertimbangkan dampak peningkatan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi melalui kehadiran infrastuktur tersebut. Skema pembiayaan yang tepat pun menjadi kunci di balik keberhasilan pembangunannya.
Sebagai contoh, pembangunan Jalur Ganda KA Kiaracondong—Cicalengka, Bandung Advanced Science and Creative Engineering Space (BASICS), proyek Universitas Islam Negeri Gunung Djati (UIN GD) Bandung, hingga fase 1—2 Tol Cisumdawu yang terwujud melalui sumber APBN dan non-APBN.
“Kami pastikan bahwa proyek tersebut dilakukan untuk area atau sektor yang produktif. Contohnya Tol Cisumdawu, terbangunnya proyek infrastruktur ini mendorong konektivitas antar daerah, melancarkan logistik, menghubungkan ke bandara, hingga ke pelabuhan-pelabuhan tertentu yang ada di area Jawa Barat,” ujar Direktur Pinjaman dan Hibah Direktorat Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Dian Lestari.
Pembiayaan proyek infrastruktur yang bersumber dari APBN terdiri dari beberapa jenis instrumen dana, antara lain Pinjaman (PLN-PDN) dan SBSN Proyek. Selain keduanya, pemerintah juga memiliki pengembangan pembiayaan kreatif alias creative financing, melalui instrumen dana KPBU dan pinjaman.
Pembangunan Jalur Ganda KA Kiaracondong—Cicalengka dan BASICS didukung melalui pembiayaan SBSN Proyek, sedangkan untuk UIN GD Bandung didukung melalui pembiayaan SBSN Proyek dan pinjaman.
Pembangunan Jalur Ganda KA Kiaracondong—Cicalengka yang menelan total pembiayaan Rp1,36 triliun dari SBSN Proyek memangkas waktu tempuh Bandung—Cicalengka dari 43 menit menjadi 23 menit. Proyek ini juga menambah jumlah rangkaian kereta dari delapan menjadi sepuluh rangkaian.
Sementara itu, pembangunan BASICS yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dilaksanakan melalui pembiayaan dana SBSN Skema Multi Years Contract TA 2021-2023, dengan pagu Rp100 miliar per tahun dan total alokasi sebesar Rp300 miliar.
Hasil pembiayaan SBSN tersebut adalah dua tower utama BASICS, gedung workshop, gedung bangunan penunjang, lalu fasilitas riset di bidang geoteknologi, teknologi bersih, tenaga listrik dan mekatronika, telekomunikasi, informatika, dan pengembangan instrumentasi.
Selanjutnya, pembangunan proyek UIN Sunan Gunung Djati yang pembiayaannya didukung oleh Pinjaman dan SBSN Proyek dilaksanakan oleh Kementerian Agama menelan total alokasi Rp277,91 miliar untuk SBSN Proyek dan USD18,2 juta untuk pinjaman yang bersumber dari Islamic Development Bank (IsDB).
Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Kemenkeu Dwi Irianti Hadiningdyah mengatakan, dampak ekonomi yang dihasilkan dari proyek di UIN Sunan Gunung Djati tidak bisa terlihat secara langsung. Hal ini bisa termanifestasi melalui fasilitas pembelajaran yang baik, menampung mahasiswa yang banyak sehingga lulusan yang dihasilkan dapat berkompetisi secara global dan menghasilkan sumber daya manusia lebih unggul.
“Pembiayaan infrastruktur melalui SBSN Proyek ini menyediakan sarana dan prasarana Gedung Kuliah Terpadu dan menyediakan sarana dan prasarana Gedung Kuliah bersama dan ruang kuliah Terpadu dengan smart campus dan smart building untuk mewujudkan techno university,” papar Dwi.
Sementara itu, pembiayaan melalui pinjaman untuk pembangunan dan pengembangan UIN Sunan Gunung Djati digunakan untuk pembangunan 11 gedung baru sebagai gedung perkuliahan Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Psikologi, Fakultas Sosial Politik, Fakultas Komunikasi, dan Fakultas Sains dan Teknologi, integrated laboratory, perpustakaan, dan gedung pendukung, serta renovasi 16 gedung lama.
Selanjutnya untuk Tol Cisumdawu, Dian menuturkan pembangunan seksi 1 dan 2 bersumber dari APBN dan pinjaman. Sedangkan di seksi berikutnya turut melibatkan dukungan KPBU.
“Jadi pembangunan Tol Cisumdawu seksi 1 dan 2 ini pakai pembiayaan pemerintah ya, dari APBN dan pinjaman pemerintah. Lalu seksi 3 sampai 6 itu pakai KPBU, yang melibatkan swasta,” tuturnya.
Dian menjelaskan, pembangunan Tol Cisumdawu seksi 1 dan 2 menggunakan pembiayaan pemerintah melalui APBN dan pinjaman karena risiko konstruksi yang cukup tinggi dan tersulit di antara seksi lainnya. Hal ini juga merujuk pada pembangunan Twin Tunnel alias terowongan kembar yang terletak di KM 169 dengan panjang 472 meter.
Dia memaparkan, dengan memakai pembiayaan dari pemerintah, badan usaha dan perbankan juga dapat menilai kelayakan dan persediaan risiko pembangunan infrastrukturnya.
Dian menuturkan lagi, manfaat pembangunan proyek-proyek ini perlu dilihat dalam jangka panjang. Pemerintah menargetkan tercapainya kondisi atau level perekonomian tertentu pada 2045 mendatang sehingga landasan ketersediaan infrastruktur, baik infrastruktur ekonomi maupun sosial dilakukan mulai sekarang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
