Reporter: Ratih Waseso | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa diminta Presiden Joko Widodo untuk melakukan reformasi sosial. Reformasi sosial tersebut berupa mendesain ulang sistem kesehatan nasional, sistem perlindungan sosial dan ketahanan bencana.
Suharso menyebut saat ini ketahanan bencana di Indonesia sendiri baru mencakup bencana alam. Belajar dari adanya pandemi virus korona (Covid-19) maka pada tahun 2021 perlu adanya sistem ketahanan bencana non alam, guna mengantisipasi jika kejadian berulang.
Baca Juga: BNPB: Ada potensi 448 WNI dan 9.627 ABK kembali ke Indonesia
Mendesain ulang sistem ketahanan bencana berupa peningkatan kesiapsiagaan di masa pra bencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat. Terutama dalam sistem logistik, manajemen bencana, investasi terhadap pengurangan resiko dan lainnya ingin diperkuat pemerintah lebih lagi.
Melihat adanya desain ulang sistem ketahanan bencana yang akan memasukkan bencana non alam maka perlu juga mendesain ulang sistem kesehatan nasional. Suharso menyoroti perlu adanya perbaikan di puskesmas sebagai ujung sistem kesehatan nasional yang ada di masyarakat.
"Hari ini ini titipan saya kepada seluruh Bappeda di Indonesia tolong diperhatikan dengan baik itu Puskesmas adalah ujung tombak pelayanan kesehatan yang harus diperhatikan sayang sekali hanya 33% Puskesmas yang memenuhi syarat di seluruh Indonesia," jelas Suharso saat Rakor Pembangunan Pusat 2020 yang dilakukan secara virtual pada Selasa (12/8).
Baca Juga: Pengamat: Keputusan pemerintah tidak menurunkan harga BBM kurang tepat
Suharso juga menyebut 94% alat kesehatan dan laboratorium sendiri di Indonesia masih dipenuhi oleh impor. Oleh karenanya pemerintah mendorong untuk industri farmasi dan industri kesehatan agar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
"Vaksinasi atau imunisasi dasar yang ideal kita lakukan kepada bayi rata-rata tidak sampai sampai 60% hanya 56% Jadi ini PR kita masih banyak untuk sistem kesehatan ini dan saya mengingatkan untuk kita benar-benar bisa bekerja sama secara nasional," imbuhnya.
Adapun sistem perlindungan sosial disebutnya memang masih kurang dalam hal data. Ia menegaskan pendataan yang akurat menjadi poin utama yang harus dilakukan.
Baca Juga: Agar PSBB di seluruh Pulau Jawa efektif, ini usulan BNPB
Ke depan pemerintah disebut Suharso dalam sistem perlindungan sosial akan menyederhanakan program, dimana jika terjadi kejadian berulang maka akan ada pilihan-pilihan lain dari perlindungan sosial.
"Dan apabila terjadi situasi yang luar biasa kejadian luar biasa Seperti ini kita bisa punya pilihan yang lain bagaimana cara mengakomodasinya dalam belanja pemerintah jadi kita tidak seperti yang terkejut," kata Suharso.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
