| : WIB | INDIKATOR |

EMAS 1.964.000 20.000 1,03%
USD/IDR 16.488 106,00 0,65%
IDX 7.830 -121,60 -1,53%
KOMPAS100 1.089 -17,02 -1,54%
LQ45 797 -14,45 -1,78%
ISSI 265 -3,29 -1,23%
IDX30 413 -7,90 -1,88%
IDXHIDIV20 481 -7,60 -1,56%
IDX80 120 -2,17 -1,77%
IDXV30 129 -2,94 -2,22%
IDXQ30 134 -2,35 -1,73%

CORE: Penanganan Demo Dinilai Bisa Ganggu Citra Hukum dan Iklim Investasi RI

Jumat, 29 Agustus 2025 / 15:40 WIB

ILUSTRASI. Suasana aksi 28 Agustus 2025 di kawasan Pejompongan, Jakarta, Kamis (28/8/25). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/bar

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Cara pemerintah menangani aksi demo yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir dinilai berpotensi memengaruhi citra penegakan hukum serta kinerja pemerintahan.

Implikasinya, hal ini bisa berdampak pada pandangan investor terhadap iklim investasi di Indonesia.

Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menegaskan bahwa persepsi investor sangat sensitif terhadap isu penegakan hukum dan efektivitas kebijakan pemerintah.

“Dari sudut pandang dampak ekonomi, ini memang akan memengaruhi citra penegakan hukum yang berhubungan dengan iklim bisnis, berusaha, dan investasi di Indonesia,” ujar Faisal kepada Kontan.co.id, Jumat (29/8).

Faisal mengingatkan bahwa Indonesia baru saja mengalami penurunan 13 peringkat dalam World Competitiveness Index yang dirilis World Economic Forum (WEF) tahun ini.

Penurunan tersebut terutama dipicu oleh lemahnya indikator efektivitas pemerintahan.

“Kalau kita lihat indikator-indikator yang menyebabkan penurunan, yang paling besar adalah government effectiveness,” tegasnya.

Menurut Faisal, efektivitas pemerintahan meliputi kualitas kebijakan, implementasi, hingga konsistensi penegakan hukum.

Faktor-faktor ini menjadi perhatian utama investor, khususnya investor asing.

“Perspektif dari investor luar negeri itu sangat menilai efektivitas kepemerintahan, termasuk bagaimana kebijakan dijalankan,” kata Faisal.

Ia menambahkan, pemerintah perlu merespons protes dan keresahan masyarakat dengan kebijakan yang bijak dan berperikemanusiaan.

Langkah tersebut penting untuk mengatasi masalah ekonomi sekaligus ketimpangan sosial yang kian melebar.

“Penegakan hukum, hak asasi manusia, dan sikap pemerintah terhadap protes masyarakat seharusnya dijalankan dengan hati nurani. Kalau responsnya represif dan tidak manusiawi, citra Indonesia sebagai tujuan investasi justru bisa rusak,” tandas Faisal.