Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, apabila pemerintah membutuhkan dana tambahan untuk penanganan wabah virus Corona (Covid-19), maka pemerintah dapat mempertajam realokasi anggaran dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.
"Di dalam kondisi seperti ini apakah kita butuh dana tambahan? Kalau iya uangnya dari mana? Jadi Dirjen Anggaran bersama Eselon I lain di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus melakukan realokasi anggaran. Bisa nggak dipertajam? Saya nggak tahu, mungkin masih bisa," ujar Chatib di dalam telekonferensi daring, Selasa (21/4).
Baca Juga: Chatib Basri: Sektor keuangan akan terus tertekan sampai wabah corona bisa diatasi
Chatib menyarankan, anggaran perjalanan dinas tahun 2020 yang dialokasikan sebesar Rp 43 triliun, bisa dipotong lagi lebih dari 25%. Pasalnya, dengan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seperti saat ini sudah pasti perjalanan dinas tidak bisa dilakukan.
Selain itu, anggaran belanja modal fisik seperti infrastruktur juga bisa ditunda. Itu karena, meskipun anggaran infrastruktur sangat dibutuhkan, tetapi eksekusinya tidak memungkinkan untuk dilakukan pada saat seperti ini.
"Di tahun ini ditunda dulu untuk fokus pada sektor kesehatan, bantuan sosial, dan mendukung aktivitas usaha. Nanti tahun 2021 bisa mulai yang lain dari segi realokasi untuk budgetnya. Namun, ini tidak mungkin Kemenkeu melakukan sendiri, harus ada komitmen dari K/L lainnya," papar Chatib.
Kemudian, Chatib juga menyarankan untuk memperbesar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meskipun pasar akan bereaksi karena defisit melebihi 3%, tetapi jika dilihat alokasinya difokuskan pada tiga hal tadi, maka pelebaran defisit ini bisa dibenarkan.
Baca Juga: Merasa dapat pelayanan buruk di RS, pria ini doakan tenaga medis terinfeksi corona
Salah satu buktinya, terlihat pada saat pemerintah mengeluarkan obligasi senilai US$ 4,3 miliar di mana pasar merespons dengan positif. Bahkan, imbal hasil (yield) yang didapatkan masih bisa berada di kisaran 3,9%.
Adapun alasan Chatib untuk memperbesar defisit, adalah untuk melindungi masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) serta masyarakat kecil yang terimbas wabah Corona. Contohnya seperti guru, pengemudi ojek online, pedagang, pelayan toko dan sebagainya.
"Kalau mereka disuruh tinggal di rumah dan tidak ada penghasilan pasti mereka keluar. Untuk itu perlu dipertimbangkan agar mereka dapat dikaver, karena kalau tidak mereka akan susah," kata Chatib.
Baca Juga: Dukung gerakan 35 juta masker di Jawa Tengah, Hellofit donasikan 16 ribu masker
Ia mencontohkan, ada yang disebut sebagai aspiring middle class atau orang yang hampir kelas menengah. Chatib mengatakan jumlahnya saat ini ada sebanyak 115 juta orang.
Apabila diasumsikan satu rumah tangga terdiri atas 4 orang, artinya ada sekitar 30 juta rumah tangga. Kemudian, apabila 30 juta rumah tangga ini seandainya diberikan Rp 1 juta/bulan selama 3 bulan, maka membutuhkan dana sebanyak Rp 90 triliun.
"Itu hampir 0,6% dari produk domestik bruto (PDB). Kalau budget defisit dinaikkan dan realokasi dilakukan, maka kelas hampir menengah ini bisa dikaver," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
