kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.779   -19,00   -0,12%
  • IDX 7.470   -9,22   -0,12%
  • KOMPAS100 1.154   0,14   0,01%
  • LQ45 915   1,41   0,15%
  • ISSI 226   -0,75   -0,33%
  • IDX30 472   1,48   0,31%
  • IDXHIDIV20 570   2,21   0,39%
  • IDX80 132   0,22   0,17%
  • IDXV30 140   0,97   0,69%
  • IDXQ30 158   0,51   0,33%

Cegah perlambatan ekonomi akibat corona, Indef minta investasi digenjot


Minggu, 23 Februari 2020 / 19:56 WIB
Cegah perlambatan ekonomi akibat corona, Indef minta investasi digenjot
ILUSTRASI. umi.kulsum-Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati. KONTAN/Umi Kulsum.Indef: Pertamina akan kehilangan pelanggan bila tidak menurunkan harga Pertamax


Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wabah virus corona telah menggerogoti perdagangan dalam negeri baik ekspor maupun impor. Dus pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2020 diprediksi akan melambat.

Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, salah satu cara pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi di awal tahun ini adalah dengan mendorong foreign direct investment (FDI) atau investasi langsung ke dalam negeri.

Menurutnya cari ini lebih relevan ketimbang mendorong konsumsi rumah tangga yang berisiko terhadap fiskal.

Baca Juga: CORE imbau percepatan penyaluran bansos untuk batasi dampak virus corona

Menurut Enny, saat ini pemerintah tidak bisa tinggal diam menunggu Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau omnibus law cipta kerja diundangkan.

Sebab bakal memakan waktu lama. Harapannya, masalah perizinan investasi di daerah perlu segera disinkronkan dengan pemerintah pusat atau menjadi satu pintu.

Mengingat selain China, Indonesia masih diburu oleh negara lain seperti Singapura, Korea Selatan, dan Jepang. “Menggenjot investasi lebih aman, dan momentumnya ada sebab geopolitik dalam negeri sudah lebih terarah,” kata Enny kepada Kontan.co.id, Minggu (23/2).

Enny menambahkan, rencana pemerintah untuk mempercepat penyaluran belanja pemerintah dari sisi bantuan sosial (bansos) atau transfer daerah perlu dirancang dengan seksama. Sebab, pada bulan lalu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat defisit Rp 31,6 triliun.

“Bansos memang itu mudah diucapkan. Bansos butuh uang, shortfall penerimaan cukup besar, dengan surat utang akan meningkatkan risiko sehingga harus hati-hati betul. Jadi tidak serta merta menambah utang, tapi persoalannya dari mana dananya?,” kata Enny.


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×