Reporter: Barly Haliem, Markus Sumartomdjon | Editor: Markus Sumartomjon
Untuk mendukung upaya tersebut, Kepala LKPP Roni Dwi Susanto memastikan pihaknya sudah menyediakan kanal bagi UMKM yang ingin memasukkan produknya kedalam LKPP. “Sudah bisa dilakukan mulai hari ini (14/5),” kata Roni kepada KONTAN (14/5).
Bagi LKPP, permintaan tersebut juga sudah sesuai dengan aturan yang ada yakni Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang salah satu tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah untuk meningkatkan peran serta UMKM.
Untuk itu, LKPP berharap peran Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi UMKM. Di dalam Perpres No. 16/2018 sudah diamanatkan agar seluruh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib mencadangkan belanja pengadaan yang nilainya sampai dengan Rp 2,5 miliar untuk usaha kecil.
Roni mengungkapkan, menurut data LKPP saat ini terdapat 378.241 pelaku usaha yang telah berpartisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dari jumlah tersebut ada 212.078 atau 56% pelaku usaha non kecil dan 166.343 atau 44% pelaku usaha kecil.
Berdasarkan data SiRUP per 30 April 2020 Pemerintah (APBN/APBD) mengalokasikan belanja pengadaan sebesar Rp1.157 triliun. Dari jumlah tersebut, nilai total rencana paket pengadaan yang telah diumumkan melalui Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Rp735 triliun dan Rp312 triliun atau 42% dari nilai tersebut merupakan peluang para pelaku usaha kecil/UMKM untuk bermitra dengan pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
