Reporter: Ratih Waseso | Editor: Noverius Laoli
Reni juga merinci, saat ini pihaknya memiliki produk masterlist yang akan dikomitmenkan di Business Matching Tahap 2. Saat Business Matching Tahap 1 berlangsung pada Maret 2022 lalu, beberapa jenis produk dalam negeri yang paling banyak diincar adalah infrastruktur jalan, laptop, pembangunan gedung, makanan dan kertas
Kemenperin sebagai host di Business Matching Tahap 1 melaporkan telah mencapai komitmen belanja dari instansi sebanyak Rp219,57 triliun. Dengan lima posisi teratas diduduki K/L belanja tertinggi, Kementerian PUPR sebesar Rp43,7 triliun, Kemenhan Rp35,3 triliun, Kemenkes Rp11,8 triliun, Kominfo sebesar Rp11,27 triliun dan Kemenhub Rp11,18 triliun.
“Kami menyampaikan data ini sebagai pemicu kementerian dan lembaga lain termasuk Pemda, agar lebih banyak belanja produk dalam negeri,” paparnya.
Baca Juga: Kementerian Koperasi dan UKM Targetkan 65 Juta Pelaku UMKM Terdata di 2024
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi menambahkan, diharapkan penyelenggaran Business Matching Tahap 2 ini berjalan lancar, dan sukses meraih lebih banyak lagi dari komitmen di Tahap 1.
“Kami support sekali. Mendagri Tito Karnavian dalam setiap kesempatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menekankan kepada Pemda untuk membentuk tim di daerah, dalam komitmen 40 persen dari anggaran daerah untuk produk UMKM, dan masuk dalam e-Katalog,” ujarnya.
Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) juga sudah dibentuk di 20 provinsi dan 106 kab/kota. Untuk e-katalog terdapat di 27 provinsi dan 80 kab/kota yang mencakup 15.000 produk dari 100 penyedia dan 80 etalase.
Sementara itu, ada juga pemberian insentif pajak daerah yang diberikan kepada 4 Provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
