Reporter: Ratih Waseso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Guna memaksimalkan potensi pembelian produk dalam negeri melalui belanja pemerintah sebesar Rp1.481 triliun di tahun ini, pemerintah akan menggelar pelaksanaan Business Matching Tahap 2 di Jakarta.
Giat ini akan digawangi oleh Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Perindustrian akan melaksanakan kegiatan Showcase dan Business Matching lanjutan atau tahap 2 di Jakarta pada April 2022. Di mana gelaran business matching pertama telah dilakukan Kementerian Perindustrian di Bali.
Deputi Bidang UKM KemenKopUKM, Hanung Harimba Rachman, menjelaskan, potensi belanja pemerintah tersebut, terdiri dari anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp526 triliun, Pemda sebesar Rp535 triliun, dan BUMN sebesar Rp420 triliun.
Maka kerjasama K/L, Pemda, BUMN, Perbankan dan seluruh stakeholder diperlukan dalam mendorong percepatan optimalisasi belanja pengadaan barang dan jasa untuk produk UMKM, serta mengurangi belanja produk impor.
Baca Juga: KemenKopUKM Bentuk Pokja Penyusunan RUU Perkoperasian
Digelar dengan waktu yang lebih panjang, yaitu 11-23 April 2022, diharapkan semakin banyak produk UMKM masuk dalam e-Katalog yang ditargetkan mencapai 1 juta produk tahun ini.
“Business matching bertujuan agar K/L dan Pemda, dapat memetakan kebutuhan pengadaan barang/jasanya dan mempertemukan dengan produk UMK dan Koperasi serta produk dalam negeri,” jelasnya dalam Konferensi Pers Pelaksanaan Bussiness Matching Tahap 2 secara virtual, di Jakarta, Rabu (6/4).
Selain di Jakarta, KemenKopUKM juga akan bekerja sama dengan Kemendagri, untuk mendukung pelaksanaan Business Matching mandiri di daerah. Yaitu melalui pengisian Rencana Umum Pengadaan (RUP), sehingga mencapai 100% dan menggunakan produk dalam negeri, khususnya UMKM.
Tak hanya itu, pihaknya juga akan melakukan serangkaian kegiatan yang mendukung pelaksanaan acara Showcase dan Business Matching Tahap 2 yang meliputi, Sosialisasi Bersama Kemenkomarves, KemenKopUKM, Kemenpar, Kemendagri, Kemenperin dan LKPP kepada K/L dan Pemda yang menginformasikan, agar K/L dan Pemda dapat melakukan Business Matching mandiri (terdesentralisasi).
“K/L dan Pemda dapat melakukan pengisian lanjutan RUP dengan menambahkan produk-produk yang bisa dipenuhi dari dalam negeri dan UMK hingga 20 April 2022,” terangnya.
Baca Juga: Kemenkop UKM Siapkan Kepulauan Riau Jadi Hub Barat Ekspor Produk UMKM
Selanjutnya, melakukan Sosialisasi Pembiayaan berjaminan SPK PBJ kepada Perbankan oleh OJK. Sosialisasi kepada Marketplace Bela Pengadaan oleh KemenKopUKM. Mendorong pendaftaran UMK ke E-Katalog dan bela Pengadaan melalui Coaching Klinik pada seluruh K/L dan pemda. Dan melakukan Penyusunan Katalog Produk.
Kemudian pada tanggal 11-23 April 2022 akan digelar Showcase Tematik. Dalam showcase ini akan menampilkan produk-produk yang selama ini belum dipenuhi oleh UMKM. Serta akan dilakukan business matching pada tahap ini bersama Kementerian dan Lembaga.
Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita menyampaikan, dengan waktu yang lebih panjang berlangsung di Business Matching Tahap 2 ini, mendorong peningkatan belanja K/L lebih besar lagi.
Ia berharap pencapaian target business matching dapat mendorong produk dalam negeri bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
Reni juga merinci, saat ini pihaknya memiliki produk masterlist yang akan dikomitmenkan di Business Matching Tahap 2. Saat Business Matching Tahap 1 berlangsung pada Maret 2022 lalu, beberapa jenis produk dalam negeri yang paling banyak diincar adalah infrastruktur jalan, laptop, pembangunan gedung, makanan dan kertas
Kemenperin sebagai host di Business Matching Tahap 1 melaporkan telah mencapai komitmen belanja dari instansi sebanyak Rp219,57 triliun. Dengan lima posisi teratas diduduki K/L belanja tertinggi, Kementerian PUPR sebesar Rp43,7 triliun, Kemenhan Rp35,3 triliun, Kemenkes Rp11,8 triliun, Kominfo sebesar Rp11,27 triliun dan Kemenhub Rp11,18 triliun.
“Kami menyampaikan data ini sebagai pemicu kementerian dan lembaga lain termasuk Pemda, agar lebih banyak belanja produk dalam negeri,” paparnya.
Baca Juga: Kementerian Koperasi dan UKM Targetkan 65 Juta Pelaku UMKM Terdata di 2024
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi menambahkan, diharapkan penyelenggaran Business Matching Tahap 2 ini berjalan lancar, dan sukses meraih lebih banyak lagi dari komitmen di Tahap 1.
“Kami support sekali. Mendagri Tito Karnavian dalam setiap kesempatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menekankan kepada Pemda untuk membentuk tim di daerah, dalam komitmen 40 persen dari anggaran daerah untuk produk UMKM, dan masuk dalam e-Katalog,” ujarnya.
Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) juga sudah dibentuk di 20 provinsi dan 106 kab/kota. Untuk e-katalog terdapat di 27 provinsi dan 80 kab/kota yang mencakup 15.000 produk dari 100 penyedia dan 80 etalase.
Sementara itu, ada juga pemberian insentif pajak daerah yang diberikan kepada 4 Provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
