kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   18.000   1,19%
  • USD/IDR 16.199   95,00   0,58%
  • IDX 6.984   6,63   0,09%
  • KOMPAS100 1.040   -1,32   -0,13%
  • LQ45 817   -1,41   -0,17%
  • ISSI 212   -0,19   -0,09%
  • IDX30 416   -1,10   -0,26%
  • IDXHIDIV20 502   -1,67   -0,33%
  • IDX80 119   -0,13   -0,11%
  • IDXV30 124   -0,51   -0,41%
  • IDXQ30 139   -0,27   -0,19%

Capai Visi Indonesia Emas 2045, Pemerintah Kejar Pembangunan Manusia Cerdas dan Sehat


Kamis, 01 Juni 2023 / 19:14 WIB
Capai Visi Indonesia Emas 2045, Pemerintah Kejar Pembangunan Manusia Cerdas dan Sehat
ILUSTRASI. Visi Indonesia 2045: Dihadiri Kepala Bappenas Suharso Monoarfa


Reporter: Ratih Waseso | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) mendesak untuk dilakukan. Pasalnya, hal tersebut merupakan faktor kunci keberhasilan pembangunan suatu bangsa.

Namun, pendidikan menjadi salah satu tantangan dalam membangun SDM berkualitas. Dimana pendidikan berkualitas diperlukan untuk membangun sumber daya manusia yang berdaya saing.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut, perkembangan rata-rata lama sekolah (RLS) di Indonesia dari 2005 ke 2022 meningkat dari 7,3 tahun menjadi 9,08 tahun.

Baca Juga: Bappenas Harapkan RUU RPJPN 2024-2045 Disahkan pada September 2023

"Bayangkan dalam 17 tahun cuma naik 1,78 tahun," kata Suharso dalam FGD 'Visi Indonesia 2045 dan Harapan Mewujudkan Manusia Cerdas dan Sehat Menuju 2045' bersama Harian Kompas di Jakarta, Rabu (31/5).

Maka menurutnya, meningkatkan pendidikan sangat penting. Hal tersebut untuk mencapai visi Indonesia emas pada 2045.

Adapun untuk mengejar SDM berkualitas, maka pemanfaatan teknologi bisa jadi loncatan baru ke depan. Meski demikian, pengembangan SDM berkualitas dengan teknologi juga tak boleh meninggalkan kearifan lokal. Serta tak boleh ada satupun yang tertinggal dalam upaya pengembangan SDM berkualitas.

"No one left behind. Jadi opportunity harus kita buka seluas. Itu tanggung jwb kita semua termasuk penyandang disabilitas harus dapatkan kesempatan yang sama," imbuhnya.

Suharso mengatakan, SDM berkualitas tak hanya menyoal cerdas saja namun juga sehat. Maka pemerintah juga perlu mendorong fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Fasilitas kesehatan tingkat pertama harus yang mudah dan dekat bagi masyarakat. Untuk menghadirkan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dekat dengan masyarakat maka diperlukan andil Pemerintah Daerah (Pemda).

Baca Juga: Angka Kelahiran di Indonesia Terus Turun, Begini Kata Bappenas

"Ada kami temukan ada kecamatan asal ada puskesmas di kecamatan. Padahal kecamatan ini karna besar harusnya punya 5-6 puskesmas, sedangkan ada kecamatan ngga begitu besar bisa ke puskesmas tetangga dan ini adalah yang tau Pemda mana yang pas lokasi," jelasnya.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menerangkan, kualitas penduduk adalah bagian krusial untuk mendorong kemajuan Indonesia. Maka, bicara bonus demografi menurutnya, diperlukan strategi yang matang.

Dimana strategi dokumen pembangunan yang melibatkan dan membagi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Terutama terkait dengan dua hal yakni kesehatan dan pendidikan.

"Kita ngga bisa raih bonus itu tanpa SDM berkualitas yang dihasilkan sistem pendidikan yang matang dam sistem kesehatan yang bisa memastikan generasi muda kita semua memiliki kualifikasi," kata Bima.

Ia mengusulkan adanya pendekatan infrastruktur di bidang kesehatan dan pendidikan. Di bidang kesehatan menurutnya, harus lebih banyak health center atau puskesmas di daerah.

Kemudian perlu juga menyiapkan karakter dari SDM. Dimana Bima menilai kesuksesan disumbangkan oleh 70% karakter dan 30% kompetensi.

"Jangan under estimate keperluan membangun museum dan perpustakaan, karna disitu kita bangun peradaban dan karakter," kata Bima.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×