kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Buruh ingin Jokowi tetapkan UMP Rp 3,7 juta


Selasa, 29 Oktober 2013 / 14:23 WIB
Buruh ingin Jokowi tetapkan UMP Rp 3,7 juta
ILUSTRASI. Kurs Dollar-Rupiah di BCA Hari Ini Selasa 21 Juni 2022, Periksa Sebelum Tukar Valas./pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/01/07/2019


Reporter: Fahriyadi | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Sebanyak ratusan buruh yang tergabung dalam Forum Buruh (FB) DKI Jakarta, Aspek Indonesia, FSP-Kep, KASBI, GSBI, dan elemen buruh lainnya  memadati kantor Gubernur DKI Jakarta menuntut Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) merealisasikan tuntutan mereka.

Ketua Forum Buruh DKI Jakarta Muhammad Toha mengungkapkan buruh bersikeras bertahan dikantor Gubernur sampai Jokowi bertemu dengan buruh. Bahkan, ia mengancam akan menginap di balai kota bila Jokowi tidak menemui buruh. 

"Selama ini Jokowi tidak pernah bertemu dengan buruh, dia hanya menugaskan Wakil Gubernur, Basuki T. Purnama (Ahok) untuk bertemu kami," kata Toha, Selasa (29/10).

Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari FSP-LEM, Jajuli menyayangkan sikap pemerintah yang tidak mendengarkan aspirasi buruh terkait kenaikan upah minimum yang menjadi tuntutan buruh selama ini.

Menurutnya, tuntutan buruh selama ini adalah tuntutan yang realistis. Jajuli mengatakan buruh menuntut agar Gubernur Jakarta menyetujui upah buruh sebesar Rp 3,7 juta serta menolak Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp 2,299 juta dan menuding Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta dan Asosiai Pengusaha Indonesia (Apindo) telah bermain mata.

Menurutnya bilamana tuntutan buruh hari ini tdk juga dipenuhi pemerintah, maka FB-DKI dan elemen buruh lainnya akan melaksanakan mogok nasioanal 31 Oktober-1November 2013.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama (Ahok) mempersilahkan buruh untuk bermalam di Balaikota. Tapi, ia menegaskan bahwa tuntutan Rp 3,7 juta tetap sulit diwujudkan meski desakan itu terus mengalir.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×