Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Kepala Perum Bulog Soetarto Ali Moeso ingin agar badan stabilisator harga pangan utama itu mendapatkan margin fee sama sebagaimana PT Pertamina (Persero), PT Telkom, dan BUMN lain, dalam menyalurkan barang bersubsidi atau public service obligation (PSO) dari pemerintah.
"Yang namanya penugasan itu kan enggak boleh rugi. Tapi masalahnya penyusutan di kita ini tidak boleh jadi komponen biaya. Sampai sekarang Bulog tidak diberikan margin fee (atas penyaluran PSO). Padahal yang lain dapat, Pertamina, Telkom, Pusri, PLN," kata Alie di Gudang Bulog Divre Jakarta, Rabu (22/1/2014).
Menurut Alie, dengan diberikan margin fee dari penyaluran beras bersubsidi, kapasitas Bulog bisa lebih optimal. Kepada wartawan ia pun mengeluhkan kondisi gudang Bulog yang tidak terawat.
"Tadi kalau lihat kamar mandi Bulog jelek banget kan. Kalau kita punya keuntungan lebih, bisa bikin gudang yang lebih bagus," kelakar Alie.
Keluhan Alie ini tentu bukan tanpa alasan. Setiap tahun, Bulog harus menyerap beras sekira 3,5 juta ton. Beras-beras itu jika dinominalkan seharga kurang lebih Rp 20 triliun. Beras Bulog disalurkan untuk program pemerintah seperti program raskin, serta operasi pasar jika terjadi gejolak harga.
Catatan terakhir diperoleh Kompas.com, beras Bulog untuk operasi pasar banjir di Jakarta dihargai cukup murah Rp 6.900 per kg. Alie pun berharap, Kementerian Keuangan mengijinkan Bulog menarik keuntungan dari penyaluran beras bersubsidi.
Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, dalam rapat koordinasi terbatas, pemerintah telah memutuskan akan memberikan margin fee tersebut.
"Sudah diputuskan jaminan keuangan yang diberikan ke Bulog dan margin fee yang selama ini tidak ada sudah diputuskan untuk diberikan. Agar Bulog lebih bisa leluasa meningkatkan operasinya, terutama berkaitan dengan PSO," tutur Hatta. (Estu Suryowati)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
