Reporter: Martina Prianti | Editor: Edy Can
JAKARTA. Badan Pertanahan Nasional menunda penyerahan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Lahan ke parlemen. Kepala BPN Joyo Winoto meminta waktu tambahan untuk pembahasan sekali lagi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Sejatinya, RUU Pengadaan Lahan akan disampaikan Oktober ini. Namun, Joyo bilang RUU Pengadaan Lahan itu harus dibahas dalam rapat terbatas sebelum diserahkan ke DPR. Padahal, secara prinsip, dia mengatakan draf RUU Pengadaan Lahan telah selesai dibahas di level kementerian. "Akan dibahas dulu di rapat terbatas, mestinya setelah bapak presiden pulang dari luar negeri," ucap Joyo usai mengikuti rapat di kantor Menko Perekonomian, Senin (4/10).
Asal tahu saja, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melakukan lawatan kunjungan kerja keluar negeri selama lima hari. Rencananya, Presiden akan berangkat besok sore.
RUU Pengadaan Lahan ini berisi lima hal prinsipil. Pertama, pengadaan tanah harus bisa dijalankan karena infrastruktur merupakan domain publik. Kedua, hak masyarakat harus dijamin.
Ketiga, mencegah terjadinya spekulasi atas tanah. Keempat, mengacu pada best practice pengadaan tanah di negara maju. Kelima, harus memperhatikan semua konflik pertanahan yang pernah terjadi di Indonesia sehingga dapat mengetahui situasi dan kondisi masyarakat secara spesifik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
