kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.042.000   -2.000   -0,10%
  • USD/IDR 16.445   2,00   0,01%
  • IDX 7.867   -18,52   -0,23%
  • KOMPAS100 1.102   -2,88   -0,26%
  • LQ45 800   1,11   0,14%
  • ISSI 269   -0,86   -0,32%
  • IDX30 415   0,50   0,12%
  • IDXHIDIV20 482   1,02   0,21%
  • IDX80 121   -0,09   -0,07%
  • IDXV30 132   -1,13   -0,85%
  • IDXQ30 134   0,17   0,13%

Kepala BPN Bakal Berhak Mencabut Hak Kepemilikan Tanah


Jumat, 30 Juli 2010 / 14:18 WIB
Kepala BPN Bakal Berhak Mencabut Hak Kepemilikan Tanah


Reporter: Martina Prianti | Editor: Edy Can

JAKARTA. Badan Pertanahan Nasional bakal mempunyai kewenangan mencabut hak atas kepemilikan tanah demi kepentingan umum. Hal ini akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Lahan. Sebelumnya, kewenangan mencabut hak atas kepemilikan tanah untuk umum berada di tangan presiden.

Cuma, Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Lucky Eko Wuryanto mengatakan, Kepala BPN berhak mencabut hak atas kepemilikan tanah atas rekomendasi dan persetjuan dari pihak yang terkena seperti Badan Usaha Milik Negara. "Kalau presiden ketinggian," begitu kata Lucky, Jumat (30/7).

Menurut Lucky, aturan yang terdapat dalam RUU Pengadaan Lahan ini akan berlaku untuk proyek infrastruktur dengan skema kerja sama pemerintah dan swasta atau public privet partnership (PPP). Catatannya, infrastruktur yang dimaksud bukan saja proyek jalan dan jalan tol melainkan juga proyek infrastruktur secara keseluruhan seperti bendungan dan proyek geothermal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×