BPKH Dinilai Berpotensi Jadi Syarikah Pengelola Haji Profesional dan Terpadu

Rabu, 25 Juni 2025 / 15:47 WIB

ILUSTRASI. Pejalan kaki melintas di depan kantor Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Jakarta, Senin (20/5/2024). Saat ini BPKH mengelola Rp 165 triliun dana haji yang terdiri dari dana setoran awal keberangkatan haji, dari total jamaah sebanyak 5,2 juta orang. Sebanyak 75% dana tersebut diinvestasikan ke dalam surat berharga syariah negara atau sukuk negara dan sisanya diinvestasikan di Bank Muamalat. (KONTAN/Cheppy A. Muchlis)

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq menyatakan bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memiliki potensi besar untuk bertransformasi menjadi syarikah atau perusahaan syariah yang profesional dalam mengelola keuangan dan layanan haji secara terpadu.

“BPKH sudah punya basis kuat di ekonomi syariah dan pelayanan publik. Jadi, kenapa tidak BPKH juga ikut langsung dalam pengelolaan Kampung Indonesia untuk jemaah haji, sebagaimana amanat Presiden Prabowo,” ujar Maman dalam diskusi di Muamalat Tower Senin (23/6) kemarin.

Maman menilai arahan Presiden agar pengelolaan haji dilakukan secara terintegrasi dan efisien harus segera direspons dengan langkah konkret.

Salah satu usulan yang didorong yakni pembangunan Kampung Haji Indonesia dengan pengelolaan infrastruktur seperti bandara dan hotel secara terpusat.

“Kita bisa punya bandara sendiri, tidak lagi menyewa seperti di To’ib. Hotel juga bisa digabungkan dalam satu kompleks agar layanan katering dan pembinaan lebih terkoordinasi,” tambahnya.

Ia mengkritisi sistem syarikah yang selama ini digunakan, di mana mitra bisnis kerap tidak memahami ekosistem haji Indonesia, sehingga jemaah kerap mengalami pemisahan antara kloter dan tempat menginap.

“Kalau syarikah tidak paham ekosistem kita, bisa terjadi pemisahan antara ibu dan anak atau pembimbing dan jemaahnya. Ini tentu mengurangi kenyamanan ibadah,” jelas Maman.

Maman juga menekankan pentingnya peningkatan diplomasi haji dengan Arab Saudi agar Indonesia bisa memperoleh ruang lebih besar dalam mengatur layanannya sendiri.

“Regulasi tetap milik Arab Saudi, tapi kita harus cerdas bernegosiasi. Kementerian Agama dan BPKH perlu memperkuat diplomasi agar layanan untuk jemaah kita bisa lebih baik,” ujarnya.

Dengan semangat sinergi dan profesionalisme, Maman berharap pengelolaan haji Indonesia bisa menjadi lebih kompetitif, sesuai prinsip syariah, serta menghadirkan pengalaman ibadah yang lebih baik bagi jutaan jemaah Tanah Air.