Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan permasalahan yang apabila tidak segera diperbaiki akan memengaruhi efektivitas percepatan penurunan prevalensi stunting.
Hal ini tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester II-2023.
Temuan itu diantaranya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) belum sepenuhnya menyelenggarakan kebijakan perencanaan dan penganggaran program percepatan penurunan stunting (PPS) tahun 2022, PPS pada BKKBN belum didukung dengan regulasi yang memadai diantaranya regulasi tentang mekanisme penyediaan data sasaran PPS.
Lalu, regulasi pengawasan pangan fortifikasi pada BPOM belum sepenuhnya memadai.
Permasalahan berikutnya adalah pemda belum sepenuhnya mengintegrasikan kebijakan percepatan penurunan prevalensi stunting ke dalam dokumen perencanaan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
"Akibatnya, perencanaan pemerintah daerah untuk percepatan penurunan prevalensi stunting berpotensi tidak mendukung pencapaian target nasional," tulis BPK dalam IHPS Semester II-2023 dikutip Selasa (11/6).
Baca Juga: Pemerintah Kejar Target Penurunan Prevalensi Stunting 14% di Akhir 2024
Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Kepala Daerah agar Kepala Bappeda, dalam menyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) tahun 2021-2026 dan RKPD terkait target penurunan prevalensi stunting supaya berpedoman pada RPJMN.
Lalu, Koordinator Bidang Koordinasi, Konvergensi, dan Perencanaan TPPS Kabupaten/Kota supaya melakukan langkah-langkah proaktif untuk mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting antar Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus stunting.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, stunting tidak hanya urusan makanan atau tambahan urusan gizi. Akan tetapi juga menyangkut sanitasi, lingkungan, dan air yang berpengaruh pada penurunan stunting. Sebab itu, penurunan stunting merupakan kerja bersama dan terintegrasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Seperti diketahui, pada awal kepemimpinannya di tahun 2014 angka prevalensi stunting berada pada kisaran 37%. Tahun lalu angka prevalensi stunting masih bertengger pada kisaran 21%.
Tahun ini sendiri targetnya bisa turun menjadi 14%.
"Ya yang namanya target, kita kan memiliki target yang sangat ambisius dari 37% melompat ke 14%. Ini ambisius banget tapi memang kita harus bekerja keras mencapai target, nah nanti akhir tahun kita liat berapa," ucap Jokowi saat meninjau Posyandu RPTRA Kebayoran Baru Jakarta, Selasa (11/6).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
