Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Putri Werdiningsih
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Permasalahan penurunan prevalensi stunting masih masih menjadi tantangan menjelang akhir pemerintahan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tahun lalu angka prevalensi stunting masih bertengger pada kisaran 21%.
"Memang di ini (tahun) kemarin turunnya hanya kecil 0,1%, tapi apa pun kerja keras dan usaha yang telah dilakukan oleh daerah, oleh posyandu harus kita hargai," ujar Jokowi di Posyandu RPTRA Kebayoran Baru Jakarta, Selasa (11/6).
Pada awal kepemimpinannya di tahun 2014 angka prevalensi stunting berada pada kisaran 37%. Tahun ini sendiri targetnya bisa turun menjadi 14%.
Baca Juga: Tahun Depan Alokasi Anggaran Kesehatan Capai Rp 217,8 Triliun, untuk Apa Saja?
Jokowi melanjutkan, stunting tidak hanya urusan makanan atau tambahan urusan gizi. Akan tetapi juga menyangkut sanitasi, lingkungan, dan air yang berpengaruh pada penurunan stunting. Sebab itu, penurunan stunting merupakan kerja bersama dan terintegrasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
"Ya yang namanya target, kita kan memiliki target yang sangat ambisius dari 37% melompat ke 14%. Ini ambisius banget tapi memang kita harus bekerja keras mencapai target, nah nanti akhir tahun kita liat berapa," ucap Jokowi.
Sebelumnya, dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester II-2023, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diperbaiki akan memengaruhi efektivitas upaya Kementerian Kesehatan, BKKBN, BPOM, dan pemerintah daerah (Pemda) dalam percepatan penurunan prevalensi stunting.
Baca Juga: Kemenaker: UU KIA Akan Semakin Meningkatkan Pelindungan dan Kesejahteraan Pekerja
Diantaranya, Kemenkes belum sepenuhnya menyelenggarakan kebijakan perencanaan dan penganggaran program percepatan penurunan stunting (PPS) tahun 2022, PPS pada BKKBN belum didukung dengan regulasi yang memadai diantaranya regulasi tentang mekanisme penyediaan data sasaran PPS.
Lalu, regulasi pengawasan pangan fortifikasi pada BPOM belum sepenuhnya memadai, dan pemda belum sepenuhnya mengintegrasikan kebijakan percepatan penurunan prevalensi stunting.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
