BPJT targetkan implementasi transaksi tol nontunai nirsentuh MLFF bertahap

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan, implementasi transaksi tol nontunai nirsentuh berbasis multi lane free flow (MLFF) berteknologi Global Navigation Satelite System (GNSS ) secara bertahap akan mulai dilakukan pada September 2022.

Kepala BPJT, Danang Parikesit, mengatakan, pemerintah akan mendorong implementasi MLFF ke depannya. Impementasi tersebut diyakini akan menjadi game changer yang akan mengubah proses bisnis yang ada di pengusahaan jalan tol.

Hal tersebut sesuai visi Presiden Jokowi agar peningkatan pelayanan jalan tol semakin baik. Misalnya dengan penggunaan teknologi untuk mengurangi kemacetan di gerbang jalan tol.

Pemerintah telah menandatangani kerjasama dengan PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) sebagai Badan Usaha Pelaksana untuk proyek MLFF pada 15 Maret 2021 dengan nilai investasi Rp 4,4 triliun dan masa konsesi 10 tahun.

Baca Juga: Pemerintah akan segera uji coba transaksi tol nirsentuh MLFF

“Target implementasi secara bertahap di tahun depan dan full MLFF itu dua tahun lagi, 2023, full implementasi dari program ini betul-betul bisa terlaksana dengan berbagai manfaat yang akan kita ukur terus menerus,” jelas Danang dalam diskusi virtual, Rabu (8/9).

Danang menyebut, sistem GNSS ini telah digunakan di Eropa untuk kendaraan berat. Namun di Asia, Indonesia dan Tiongkok kemungkinan akan menjadi dua negara pertama yang akan menggunakan sistem GNSS untuk kendaraan pribadi.

“Tidak ada biaya tambahan bagi pengguna jalan tol pada saat mereka migrasi dari sistem yang sekarang ke sistem yang nirsentuh dan nontunai,” ujar Danang.

BPJT menerangkan, implementasi MLFF akan berguna bagi pengguna jalan tol dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Bagi pengguna manfaat yang dirasakan diantaranya menghilangkan antrian kendaraan karena tidak adanya transaksi di gerbang jalan tol dan efisiensi waktu tempuh perjalanan.

Sedangkan bagi BUJT diantaranya efisiensi biaya operasional, kepastian pendapatan tol, dan pengawasan lalu lintas melalui monitoring tools yang dipantau secara realtime.

Baca Juga: Sempat tersandung gugatan Forkorindo, proyek transaksi nirsentuh terus dilanjutkan

Chief Business Development PT Roatex Indonesia Toll System (RITS), Emil Iskandar, mengatakan, berdasarkan feasibility study yang telah dilakukan, kerugian akibat antrian di gerbang jalan tol diperkirakan mencapai US$ 300 juta atau Rp 4,4 triliun per tahun.

Emil menerangkan, nantinya akan ada kerjasama dengan Korlantas Polri untuk mengantisipasi potensi pelanggaran. Nantinya akan ada integrasi database pengguna aplikasi pengguna MLFF dengan data registrasi dan identifikasi (regident) Korlantas Polri. “Setiap ada pelanggaran case nya akan kita limpahkan ke pihak kepolisian,” ucap Emil.

Emil mengatakan, pihaknya akan memastikan penerapan teknologi, operasional dan implementasi. Teknologi yang diterapkan memenuhi asas – asas fleksibel, efisien, smart dan reliabel. Dari sisi operasional, harus memastikan sistem interopble, upgrade dan dapat dicustom sesuai perkembangan teknologi kedepannya.

“Rencananya proses sosialisasi akan kita jalankan start mulai bulan Oktober ini terkait penerapan MLFF,” ujar Emil.

Sekjen Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Kris Ade Sudiyono mengatakan, asosiasi mendukung adanya penerapan MLFF ke depannya. Hal ini diyakini akan menjadi titik balik modernisasi pengelolaan bisnis jalan tol yang lebih baik ke depannya.

Kris mengatakan, perlu adanya 4 hal yang perlu menjadi perhatian dalam penerapan MLFF di jalan tol. Pertama, aspek teknikal. Sistem dan teknikal yang nantinya akan diinstall dalam layanan jalan tol memiliki kehandalan yang baik.

Baca Juga: Sempat tersandung gugatan, BPJT dan Roatex lanjutkan proyek transaksi nirsentuh MLFF

“Kehandalan itu reliability, availability, maintenanbility, sustanaibility layanan berkelanjutan termasuk juga aspek security karena di situ ada 7 juta pelanggan jalan tol datanya masuk, jangan sampai seperti ada di beberapa media saat ini nomor induk kependudukan (NIK) kita begitu mudah tersebar ke masyarakat,” ujar Kris.

Uji coba sistem merupakan kelaziman yang direkomendasikan sebelum diimplementasikan ke lapangan nantinya. “Apapun itu desain, rancangan, proses seyogyanya untuk dibuka secara transparan atau mendapat uji publik atau audit teknis dari pihak – pihak yang berkompeten,” ucap dia.

Kedua, terkait bisnis matter. Hal ini yang harus didiskusikan dan diselesaikan paralel dengan penyiapan aspek teknikal tersebut. Ketiga, aspek legal. “Terakhir komunikasi publik. Penerapan MLFF bukan hanya ketersediaan peralatan atau infrastruktur. Tetapi masalah partisipasi aktif publik,” ucap Kris.

Anggota Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo mengatakan, rasa keadilan harus menjadi tujuan utama bagi regulator dan operator dalam memberikan pelayanan jalan tol kepada masyarakat atau konsumen. Penyelenggaraan jalan tol juga mesti aman, nyaman, efektif dan efisien. Waktu tempuh dapat menjadi preferensi utama ketika memilih untuk memutuskan memilih jalan tol.

Hak atas informasi konsumen jalan tol menyangkut kondisi jalan tol yang akan dilalui. Misalnya terkait traffic jalan tol dalam kondisi lancar, macet, dan lainnya.

“Harapanya aplikasi (pengguna MLFF) dapat menjawab kebutuhan itu tadi. Jadi sebelum konsumen masuk tol dia sudah tau traffic nya itu warnanya apa sih, apakah hijau, kuning, merah. Kalau merah ya pasti akan dihindari, buat apa saya bayar tol kalau dalamnya macet,” jelas Sudaryatmo.

Selanjutnya: Jasa Marga (JSMR) siapkan proses migrasi sistem pembayaran nirsentuh berbasis MLFF

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News