kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.200   0,00   0,00%
  • IDX 7.066   -30,70   -0,43%
  • KOMPAS100 1.055   -6,75   -0,64%
  • LQ45 830   -5,26   -0,63%
  • ISSI 215   0,27   0,12%
  • IDX30 424   -2,36   -0,55%
  • IDXHIDIV20 513   -0,30   -0,06%
  • IDX80 120   -0,79   -0,65%
  • IDXV30 124   -1,30   -1,04%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,23%

BPDPKS Bakal urus Kakao, Karet dan Kelapa, Petani Sawit Ingatkan Soal Ini


Senin, 29 Juli 2024 / 15:20 WIB
BPDPKS Bakal urus Kakao, Karet dan Kelapa, Petani Sawit Ingatkan Soal Ini
ILUSTRASI. Pemerintah berencana mengubah Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).


Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana mengubah Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). 

Sesuai dengan namanya, badan ini nantiya tak lagi mengelola sawit saja, melainkan juga dana perkebunan lainya seperti kakao, karet juga kelapa. 

Ketua Umum Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat ME Manurung menyambut baik upaya pemerintah untuk mulai fokus mengelola komoditas perkebunan selain sawit melalui BPDPKS. 

Hanya saja, Gulat berharap penugasan baru ini tidak membuat BPDPKS hilang fokus terhadap komoditas sawit. Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir kinerja sawit dalam negeri terus mengalami stagnasi. 

"Lihat saja, Indonesia pada 5 tahun terakhir, ekspor crude palm oil tidak lebih dari 6 % dari total produksi dalam negeri," ungkapnya pada Kontan.co.id, Senin (29/7). 

Menurutnya saat ini, kondisi sawit masih perlu berbenah. Apalagi, produktivitas juga mengalami penurunan karena beberapa hal seperti tanaman sudah tua, buruknya kualitas bibit, faktor iklim hingga melonjaknya harga pupuk. 

Baca Juga: BPDPKS Bakal Diubah Jadi BPDP dan Urus Kakao, Karet, Kelapa, Bakal Efektif ?

Upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas melalui peremajaan sawit rakyat (PSR) juga tak pernah penuhi target. Bahkan dalam tiga tahun terahir total lahan yang telah mengikuti program PSR baru mencapai 67% dari target 500.000 ha. 

Menurutnya, dengan masih banyaknya tantangan di komoditas sawit, tak mudah bagi BPDPKS turut mengelola komoditas perkebunan lainya. Apalagi jika, nantinya pungutan ekspor (PE) sawit juga akan dibagi untuk menanggung pengembangan komoditas perekbunan lainya seperti kakao dan kelapa. 

"Masak kami pekebun harus legiwo dimana uang tersebut (PE sawit) digunakan bukan untuk sawit, disaat kebun kami masih babak belur produktivitasnya," urainya. 

Sebelumnya, Menetri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pemerintah saat ini perlu mulai fokus merevitasliasi komoditas perkebunan, selain sawit. 

Untuk itu, BPDPKS nantinya akan menjadi BPDP yang bertugas untuk meningkatkan hasil sektor perkebunan di masing-masing daerah melalui pengelolaan dana. 

"Makanya kemarin BPDPKS itu kita akan konversi menjadi BPDP. Pembiayaan perkebunan termasuk di dalamnya kakao, kelapa dan karet. Jadi kalau kita lihat kelapa, karet, kakao ketinggalan sama kelapa sawit, padahal kan ini genre-nya sama," terang Airlangga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×