Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), saat ini tengah melakukan finalisasi kontrak dengan PT Askrindo dan PT Jamkrindo untuk memberikan stimulus berupa penjaminan kredit modal kerja bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan, sebelumnya pemerintah telah mengucurkan dana senilai Rp 30 triliun kepada himpunan bank milik negara (Himbara) dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Baca Juga: Ekonom Indef nilai merger Bank Syariah BUMN harus tepat dan terencana
Ia berharap, proses finalisasi kontrak dapat berjalan dengan cepat sehingga perbankan bisa mulai memberikan kredit modal kerja pada Senin (5/7) mendatang.
"Sekarang yang hampir akan mulai berjalan itu adalah bagaimana kita bisa mendorong realisasi dari terciptanya kredit modal kerja baru di perbankan untuk UMKM. Saat ini, sedang difinalisasi, mudah-mudahan Senin ini bisa di-launch," ujar Febrio di dalam telekonferensi, Jumat (3/7).
Menurut Febrio, program penjaminan ini sangat ditunggu oleh pihak perbankan. Maka dari itu, kata Febrio, pihaknya akan berusaha menyelesaikan kontrak dengan PT Askrindo dan PT Jamkrindo pada akhir pekan ini, sehingga pada hari Senin mendatang program ini bisa segera diluncurkan oleh pemerintah.
Baca Juga: Terdampak corona, ini perkiraan Bank Mandiri terkait pertumbuhan kredit tahun ini
"Weekend ini Kemenkeu dan pihak terkait itu bekerja keras untuk menyelesaikan kontrak dengan Jamkrindo, Askrindo dan sebagainya, sehingga Senin ini bisa langsung di-launch untuk ada kredit modal kerja yang diciptakan dari dana Rp 30 triliun ini," kata Febrio.
Secara khusus, pemerintah mengalokasikan dana program PEN untuk sektor UMKM sebesar Rp 123,46 triliun. Sampai dengan 24 Juni 2020 lalu, Kemenkeu mencatat realisasi penyaluran dana untuk UMKM ini sudah mencapai 22,74%.
Staf Ahli Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan, realisasi dana ini sudah termasuk penempatan dana pada Bank Himbara senilai Rp 30 triliun.
Sementara itu, untuk subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) saat ini bank penyalur sudah mulai menyampaikan tagihan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Baca Juga: Ini daftar fintech ilegal terbaru yang diblokir oleh SWI
Untuk subsidi bunga non KUR, saat ini sudah memasuki tahap akhir kesiapan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
Di sisi lain, realisasi insentif usaha sudah mencapai 15% dari total anggaran senilai Rp 120,61 triliun. Anggaran insentif perpajakan ini, diberikan kepada UMKM dan dunia usaha dengan realisasi baru mencapai Rp 12,3 triliun sampai dengan Mei 2020 lalu.
"Ini perlu didorong lagi, terlebih pada sosialisasinya karena banyak UMKM yang tidak atau belum tahu belum tahu bahwa ada insentif pajak ini. Maka dari itu, sosialisasi ini penting sekali, sehingga UMKM bisa tahu bahwa ada insentif ini dan juga bisa ikut program ini," kata Kunta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
