Reporter: Abdul Basith | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo meminta perbaikan sektor logistik dari hulu hingga hilir. Hal itu untuk menyelesaikan masalah mahalnya biaya logistik di Indonesia.
Jokowi bilang biaya logistik di Indonesia masih 24% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara dengan Rp 3.560 triliun.
"Padahal biaya logistik, biaya transportasi merupakan komponen terbesar dan transportasi yang tidak reliable membuat biaya inventori semakin meningkat," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka, Rabu (18/3).
Baca Juga: Jokowi ancam cabut insentif harga gas bagi industri yang tak penuhi ketentuan
Berdasarkan Logistic Performance Index tahun 2018 Indonesia berada di peringkat 46. Peringkat itu menunjukkan Indonesia jauh tertinggal dari Singapura yang berada di peringkat 7, China di peringkat 29, Thailand di peringkat 32, dan Vietnam di peringkat 39.
Belum adanya platform logistik dari hulu ke hilir menjadi faktor penyebab tingginya biaya logistik. Jokowi bilang platform tersebut merupakan kebutuhan yang penting.
Baca Juga: Jokowi berhitung terkait kemungkinan menurunkan harga BBM
Perlu dibuat sistem logistik yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Tata ruang sistem logistik juga perlu diperhatikan untuk meningkatkan efisiensi.
"Penempatan terminal pelabuhan depo container yang tidak tepat yang justru memperbesar inefisiensi dan pergerakan barang kita," terang Jokowi.
Selain masalah integrasi, masalah birokrasi yang berbelit juga menjadi perhatian. Jokowi minta pemangkasan birokrasi dilakukan oleh pemerintah.
Baca Juga: Status darurat wabah corona diperpanjang hingga 29 Mei 2020
Oleh karena itu, penting menciptakan platform yang terintegrasi. Mulai dari single submission, single filling, single payment channel, single risk management, single monitoring, sampai sebuah pengambilan keputusan yang otomatis.
"Saya tekankan kolaborasi sistem menjadi platform logistik tunggal, sistem interface dan saling terhubung tanpa harus menghilangkan sistem yang sudah ada," jelas Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
