BI Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi Sebesar 4,6%-5,4%, Ini Penyebabnya

Rabu, 21 Mei 2025 / 15:10 WIB

ILUSTRASI. Bank Indonesia (BI) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi kisaran 4,6%-5,4% pada 2025, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya kisaran 4,7%-5,5%.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi kisaran 4,6%-5,4% pada 2025, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya kisaran 4,7%-5,5%.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 yang hanya tumbuh mencapai 4,87% year on year (yoy), dan dan juga dipengaruhi faktor global.

Dari sisi faktor global, perkembangan negosiasi tarif impor antara AS dengan Tiongkok dan negara-negara lain masih dinamis sehingga ketidakpastian perekonomian global tetap tinggi.

Menurut Perry, kondisi ini memerlukan kewaspadaan serta penguatan respons dan koordinasi kebijakan untuk menjaga ketahanan eksternal, mengendalikan stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

“Dengan realisasi PDB kuartal I 2025 dan mencermati dinamika perekonomian global, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 berada dalam kisaran 4,6%–5,4%,” tutur Perry dalam konferensi pers, Rabu (21/5).

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan, dibutuhkan berbagai respons kebijakan perlu makin diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Antara lain melalui penguatan permintaan domestik serta optimalisasi peluang peningkatan ekspor.

Dalam kaitan ini, bauran kebijakan moneter dan makroprudensial BI yang didukung percepatan digitalisasi sistem pembayaran terus disinergikan dengan kebijakan stimulus fiskal Pemerintah, termasuk dukungan terhadap implementasi program Asta Cita Pemerintah.

Meski demikian, Perry memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia diprakirakan akan membaik pada semester II 2025 didorong peningkatan permintaan domestik, termasuk dari kenaikan belanja pemerintah.