| : WIB | INDIKATOR |

EMAS 2.009.000 -2.000 -0,10%
USD/IDR 16.440 10,00 0,06%
IDX 7.802 65,52 0,85%
KOMPAS100 1.089 10,48 0,97%
LQ45 793 4,55 0,58%
ISSI 266 4,02 1,53%
IDX30 411 2,13 0,52%
IDXHIDIV20 477 2,24 0,47%
IDX80 120 1,29 1,08%
IDXV30 131 2,92 2,28%
IDXQ30 132 0,22 0,17%

BI dan Pemerintah Terapkan Skema Burden Sharing untuk Danai Program Prabowo

Selasa, 02 September 2025 / 22:37 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri) mengikuti Rapat Kerja bersama Banggar DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025). Bank Indonesia (BI) dan pemerintah kembali menerapkan skema burden sharing atau pembagian beban pembiayaan guna mendukung program Prabowo.

Reporter: Dendi Siswanto, Nurtiandriyani Simamora, Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

Hal itu sesuai Pasal 36A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang mengatur bahwa BI baru boleh membeli SBN di pasar perdana jika Presiden menetapkan status krisis atas rekomendasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

“Di luar status krisis, jika burden sharing dimaknai sebagai pendanaan langsung APBN, maka berpotensi menabrak ketentuan independensi BI sebagaimana diatur dalam UU,” kata Rizal.

Menurutnya, dalam kondisi normal BI tetap bisa mendukung program pemerintah melalui instrumen sah, seperti pembelian SBN di pasar sekunder atau relaksasi giro wajib minimum (GWM).

Kepala Ekonom BCA, David Sumual, juga mengingatkan agar kebijakan ini diimbangi dengan peningkatan produktivitas ekonomi.

“Kalau utang ditambah tanpa mendorong produktivitas, dampaknya ke ekonomi tidak signifikan. Pemerintah perlu memastikan ekosistem domestik mendukung agar program prioritas tidak justru memicu inflasi,” ujarnya.

Baik Perry maupun Sri Mulyani menegaskan bahwa koordinasi erat akan terus dijaga agar kebijakan moneter dan fiskal berjalan hati-hati dan kredibel.

Namun, para ekonom menekankan pentingnya transparansi komunikasi dan disiplin pada koridor hukum agar kebijakan burden sharing tidak menimbulkan persepsi negatif terkait dominasi fiskal atas moneter.